Pelapor Kasus Korupsi dan Suap Dapat Hadiah Hingga Rp 200 Juta

0
257
Pelapor Kasus Korupsi dan Suap Dapat Hadiah Hingga Rp 200 Juta
Presiden RI Joko Widodo
Jakarta-SuaraSikka.com: Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan memberikan hadiah kepada pelapor. Dikabarkan pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapatkan hadiah hingga Rp 200 Juta.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. PP Ini mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.
Jokowi mengatakan tujuan dikeluarkannya PP tersebut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Jokowi ingin masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.
“Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari detik.com, Rabu (10/10).
Terkait anggaran untuk hadiah, Jokowi mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Intinya, Jokowi ingin ada bentuk penghargaan terhadap pelapor kasus korupsi.
Penghargaan diberikan bagi pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus itu.
Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta.
Sementara dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.
Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.
Bedanya, dalam PP itu tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan ada usulan KPK yang lebih menarik tetapi tidak diterima. Usulan KPK yakni hadiah 1 persen dari kerugian negara yang bisa dikembalikan atau dari besaran suap atau hasil lelang. Agus berniat bertemu Jokowi untuk membahas ulang hal itu.
Jaksa Agung M Prasetyo menyambut baik PP Nomor 43 Tahun 2018. Prasetyo mendorong agar warga melaporkan perkara lengkap dengan bukti. Walaupun sebenarnya PP itu telah mengatur hal tersebut.
“Bagus dong, ya kalau sudah ada peraturan pemerintah seperti itu ya justru langkah maju untuk lebih konkrit warga masyarakat bisa melaporkan,” ucap Prasetyo di Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (10/10).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuding penerbitan aturan itu sebagai bahan kampanye Jokowi, yang kembali maju pada Pilpres 2019.
“Jadi sekali lagi, ini adalah bahan kampanye, saya berharap bahwa penantang ini segera sigap mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan yang seperti ini supaya disampaikan kepada rakyat alternatifnya apa kalau tidak setuju dengan pandangan atau PP seperti ini,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).
Menurut Fahri, pemberian hadiah kepada pelapor tindak pidana jangan hanya ditetapkan pada tindak pidana korupsi. Seharusnya masyarakat yang mengungkap tindak pidana lain, seperti terorisme dan narkoba, diperlakukan sama.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut PP  Nomor Nomor 43 Tahun 2018 menunjukkan komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi.
“Semangatnya kan kita ingin menunjukkan pemberantasan korupsi itu merupakan gerak kebudayaan untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik,” kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/10).
Hasto menyebut PP yang diterbitkan bisa mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pelapor juga akan menyertakan bukti-bukti atas laporannya.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini