Wow! 48 Persen Tenaga Kerja Tidak Miliki Dokumen Resmi

Maumere-SuaraSikka.com: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia merilis lebih dari 9 juta pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Data ini merupakan survei World Bank pada tahun 2017. Dari data tersebut diketahui sebanyak 48 persen tidak memiliki dokumen resmi atau dikatakan ilegal.

Informasi ini disampaikan Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yuli Adiratna ketika berbicara pada Temu Teknis Perbaikan Tata Kelola Perlindungan PMI berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, Rabu (12/12), di Capa Resort Maumere Kabupaten Sikka Propinsi NTT.

Hasil survey menyebutkan Malaysia menjadi tujuan utama PMI yakni sebesar 55 persen. Menyusul berikutnya adalah Saudi Arabia 13 persen, Cina Taipei 10 persen, Hong Kong 6 persen, dan Singapura 5 persen. PMI ilegal didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 29 persen, sedangkan perempuan 19 persen. PMI yang mengantongi dokumen resmi, laki-laki sebanyak 21 persen, dan perempuan 30 persen.

“Masih banyak yang non prosedural, ilegal. Kalau ketemuan waktu Natal bersama, bisa datang 2.000-an orang. Nah ini bisa dijadikan data awal untuk mengetahui mereka-mereka itu punya dokumen resmi atau tidak,” terang Yuli Adiratna.

Yuli Adiratna mengatakan sekarang ini sudah ada regulasi baru yakni UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, yang menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi yang baru itu sudah disahkan di DPR 25 Oktober 2017 yang lalu.

Dengan regulasi yang baru, kata dia, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh calon PMI serta seluruh stakeholder terkait. Dia menyebut bahwa negara tidak memobilisasi namun memfasilitasi pekerja migran, optimalisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta desa, calon pekerja migran tidak direkrut tapi mendaftar, perlindungan lebih diutamakan, dan dan pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan.

Untuk ke depan, lanjut dia, tidak ada lagi PMI yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Calon PMI sekarang ini harus wajib mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Ini solusi yang dilakukan negara agar semua PMI benar-benar prosedural dan memiliki dokumen resmi. Setelah mendaftar calon PMI akan diberikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat.

Yuli Adiratna mengingatkan kepala desa dan lurah yang disebutnya sebagai pintu pertama dalam urusan dokumen PMI, seperti KTP, surat izin, dan lain-lain. Dia berharap pejabat di desa/kelurahan melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI secara baik.*** (eny)