Beri Koruptor Dana Pensiun, Hasto Sindir Prabowo

Maumere-SuaraSikka.com: Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana memberikan dana pensiun kepada koruptor. Pernyataan ini menuai banyak kritikan. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun angkat bicara, dan menyindir sikap politik Prabowo.

“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak kita tolerir, dengan cara apapun, apalagi memberikan dana pensiun, itu sangat kontraproduktif,” ujar Hasto Kristianto di Maumere Kabupaten Sikka Propinsi NTT, Selasa (9/4).

Hasto Kristianto mengatakan sependapat dengan cara pandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap korupsi. Pernyataan Prabowo, kata dia, menunjukkan bahwa Prabowo lemah di hadapan caleg-caleg koruptor yang diusung partainya.

“PDI Perjuangan memberikan sanksi yang cukup tegas, mereka yang korupsi tidak bisa dicalonkan, mereka yang korupsi kami berikan sanksi pemecatan,” ujarnya membandingkan sikap PDI Perjuangan terhadap pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4),  Prabowo mengatakan akan meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Koruptor juga akan diberi dana pensiun.

“Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau (koruptor) curi. Ya, boleh kita sisihkan sedikitlah, boleh enggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, Kita tinggalin berapa,” kata Prabowo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai pernyataan Prabowo justeru memberikan celah bagi koruptor kembali bertingkah. Wacana itu tidak memberikan inovasi dalam penindakan korupsi.

“Jadi yang tadi itu (Prabowo) masih hit and run saja itu, ambil, pensiun. Itu enggak boleh dalam memberantas korupsi,” kata Saut.

Menurut dia, perlu ada inovasi sistem penegakan hukum bagi koruptor. Salah satunya lewat Revisi Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Inovasi dari sistem penegakan korupsi, harus dapat membuat koruptor jera. Hal ini supaya koruptor tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji itu.

Namun, KPK tidak memiliki kewenangan menciptakan inovasi baru dalam menegakkan hukum. Lembaga antirasuah hanya bertugas untuk menegakkan hukum.

Sementara itu Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan ucapan Prabowo dalam kampanye terbuka adalah kelakar. Dia mengaku Prabowo justeru meminta koruptor mengembalikan uang korupsi.

Hasto Kristianto berada di Maumere untuk melaksanakan kampanye rapat umum terbuka bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Rapat umum terbuka itu sendiri dilaksanakan di Lapangan Umum Kota Baru dengan melibatkan kurang lebih 2.000 pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Selain Hasto Kristianto, juru kampanye yang tampil pada momen itu yakni Andreas Hugo Pareira (AHP), Valens Daki So’o, Frans Lebu Raya, dan Alexander Longginus.*** (eny)