Pengadilan Terima Praperadilan “Kapa Poeng”, Pekan Depan Bacakan Gugatan

    0
    61
    Hentikan Kasus “Kapa Poeng”, Bawaslu Sikka Dituding Sewenang-wenang
    Dua ibu dari Kecamatan PaluE, penerima bantuan “kapa poeng” sedang berada di Kantor Bawaslu Sikka
    Maumere-SuaraSikka.com: Gagal diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sikka, kasus pembagian “kapa poeng” kini masuk ke Pengadilan Negeri Maumere. Pengadilan setempat telah menerima gugatan praperadilan. Menurut jadwal, pekan depan pemohon akan membacakan gugatan.
    Kuasa Pemohon Viktor Nekur kepada media ini, Jumat (21/6), menjelaskan sudah mendapatkan relaas panggilan sidang praperadilan dari Pengadilan Negeri Maumere. Relaas tersebut diterima dari Buhari Weni, jurusita Pengadilan Negeri Maumere.
    “Saya sudah terima relaas panggilan sidang. Senin ini menghadap Pengadilan dengan agenda membacakan gugatan praperadilan,” ujar Viktor Nekur.
    Viktor Nekur berharap gugatan praperadilan yang nanti akan dibacakan pada Senin (24/6) bisa menjadi pertimbangan hakim agar melanjutkan kasus perkara tersebut ke tahapan berikutnya. Sebagai pihak yang sedang mencari keadilan, katanya, pemohon sangat berkepentingan agar kasus pembagian “kapa poeng” menjadi terang benderang.
    Sebagaimana diketahui kasus “kapa poeng” di Kecamatan PaluE awalnya dilaporkan Petrus Gande Ware, calon anggota DPRD Sikka dari Partai Golkar ke Bawaslu Sikka. Namun Bawaslu Sikka kemudian menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana.
    Kecewa dengan keputusan Bawaslu Sikka, Petrus Gande ware melalui Viktor Nekur kemudian mendaftarkan gugatan praperadilan pada Jumat pekan lalu. Gugatan praperadilan tersebut untuk mengetahui sah tidaknya Bawaslu menghentikan laporan Petrus Gande Ware.
    Viktor Nekur mengatakan tidak ada alasan bagi Bawaslu Sikka menghentikan laporan tersebut karena dia meyakini semua alat bukti dan saksi sudah memenuhi unsur pidana. Kliennya menyertakan juga alat bukti dan saksi-saksi seperti saksi penerima bantuan, saksi yang memberikan bantuan, dan saksi yang mengambil kembali bantuan. Bantuan yang dimaksudkan dalam bentuk “kapa poeng”, yang juga menjadi barang bukti dalam laporan.
    “Sebenarnya alat bukti dan saksi sudah sangat lengkap dan sempurna. Sangat memenuhi unsur 2 alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Karena itu tidak ada alasan bagi Bawaslu Sikka untuk menghentikan penyelidikan,” tambah dia.
    Gugatan praperadilan merujuk kepada Pasal 477 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikan katanya, penghentian penyelidikan harus diuji melalui praperadilan.*** (eny)

    TINGGALKAN BALASAN

    Silahkan ketik komentar anda
    Silahkan ketik nama anda di sini