BPAN dan AMAN Lakukan Pemetaan Wilayah Adat Koker

0
100
BPAN dan AMAN Lakukan Pemetaan Wilayah Adat Koker
Tim pemetaan wilayah adat sedang beristirahat
Maumere-SuaraSikka.com: Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Flores Bagian Timur atau yang disebut Ilin Alok Nagi Lewo Tanah bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sikka melakukan pemetaan di wilayah adat koker. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu minggu, dimulai pada Jumat (26/7) dan berakhir Jumat (2/8).
Ketua BPAN Adrianus Lawe menjelaskan kegiatan pemetaan untuk memperjelas wilayah adat koker. Kegiatan ini juga sebagai media  pengenalan terhadap masyarakat koker khususnya dan Indonesia secara umum terkait potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang ada di tanah koker.
Selain itu juga sebagai pelengkap dokumen yang menjadi salah satu persyaratan dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masyarakat adat secara nasional dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masyarakat adat dalam konteks lokal di Kabuaten Sikka, yang selanjutnya diperjuangkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami melihat keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sikka sangat teralienasi dari kehidupan sosial budaya lokal yang menjadi jiwa dan kekhasan masyarakat ulayat. Makanya kami lakukan pemetaan agar tetap menjaga kazanah budaya lokal dan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat,” rulis dia melalui keterangan pers yang diterima media ini Sabtu (3/8).
Dia mengatakan eksistensi masyarakat adat jauh sebelum keberadaan sebuah negara. Namun kemudian, paska kemerdekaan, eksistensi itu dirampas, bahkan terjadi penghancuran identitas masyarakat adat atas nama pembangunan, kebijakan dan hukum. Akibatnya pengelolaan sumber daya alam  yang berada dalam wilayah-wilayah adat, kemudian menjadi kekuasaan pemerintah.
Dia menambahkan berbagai aturan perundang-undangan khususnya yang dikeluarkan selama pemerintahan orde baru seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perikanan, UU Transmigrasi, dan UU Penataan Ruang, telah menjadi instrumen utama untuk mengambilalih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai masyarakat adat.
“Ini kemudian diserahkan pada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki segelintir elit politik dan kroni-kroninya yang berimbas kepada konflik berdimensi kekerasan bagi masyarakat adat,” urai dia.
Di Kabupaten Sikka misalnya, perampasan tanah adat Runut serta rencana pembangunan pabrik ikan dan garam di area opi dun kare taden dan nuba nanga, dan Pembangunan PLTMG yang ada di wilayah adat koker. Selain itu penghancuran ritus-ritus adat seperti mahe, nuba nanga, struktur tatanan masyarakat adat, serta masih banyak lagi bentuk perampasan atas hak masyarakat adat baik di Sikka, Flotim dan Lembata. Di Flores Timur, sebutnya, perampasan tanah adat Suku Tukan.
Kegiatan selama satu minggu seperti pelatihan penggunaan GPRS bagi komunitas adat koker, pelatihan pembuatan sketsa dan cara menggambar peta tematik, pertemuan bersama tanah puan, loko kek, dua moan watu pitu dan riwun ngasun untuk melakukan seremonial adat, serta menentukan nama tempat, dan batas wilayah adat guna menentukan sketsa wilayah adat.
Ada 3 tim pemetaan, di mana setiap tim berjumlah 3 orang, terdiri dari tenaga teknis terlatih untuk pengoperasian GPRS, pencatat titik koordinat, dan masyarakat adat yang berasal dari tanah koker sebagai pemandu/penunjuk jalan.
Tim pertama menyusuri wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Mapitara tepatnya di Taragahar. Tim kedua menyusuri wilayah utara hingga timur. Dan tum ketiga menyusuri wilayah barat. Setelah semua data terkumpul, proses selanjutnya adalah penggambaran peta tematik  berdasarkan titik koordinat yang terekam GPRS dan pembuatan dokumen tertulis terkait kearifan lokal yang ada di wilayah adat koker.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini