Bupati Sikka Belum Tahu Terjadi Pungli di Sekolah Negeri  

0
63
Bupati Sikka Belum Tahu Terjadi Pungli di Sekolah Negeri
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo memukul gong tanda dimulainya kegiatan Lomba Olimpiade Sains di SMPK Frater Maumere, Jumat (8/11)
Maumere-SuaraSikka.com: Pungutan liar (pungli) yang terjadi di beberapa sekolah negeri di Kabupaten Sikka, cukup meresahkan. Sayangnya Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo belum mengetahui kondisi ini. Dia malah berpikir pungli tersebut terjadi di sekolah-sekolah swasta.
Ditemui usai membuka kegiatan Lomba Olimpiade Sains di Aula Mardiwiyata Maumere, Jumat (8/11), Bupati Sikka yang biasa disapa Robby Idong tampak kaget ketika dberitahu bahwa pungli terjadi di sekolah-sekolah negeri. Dia pun berjanji akan segera menindaklanjutinya.
“Oh sekolah negeri? Kita akan tindaklanjuti sesuai ketentuan,” pungkas Robby Idong yang saat itu didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sikka Mayella da Cunha.
Awalnya ketika diklarifikasi soal pungli pada sejumlah sekolah, Robby Idong mengatakan kalau terjadi di sekolah swasta maka perlu dipertimbangkan dengan kemampuan sekolah swasta. Dia berdalih akan tindak lanjut yang sifatnya lenbih kepada pembinaan.
“Dari hasil temuan itu, kan ada rekomendasi. Nanti kita tindak lanjut. Tapi ini kan di sekolah swasta. Sekolah swasta itu kan kita harus pertimbangkan mereka punya kemampuan. Atas temuan itu akan kita tindak lanjuti, lebih kepada pembinaan,” jawab Robby Idong.
Robby Idong menegaskan sekolah-sekolah yang sudah menerima dana BOS, seharusnya tidak lagi melakukan pungutan. Dia mengharapkan peran komite sekolah untuk melihat kondisi ini.
Sebelumnya diberitakan sebanyak enam sekolah di Kabupaten Sikka Propinsi NTT ditemukan terlibat melakukan pungutan liar (pungli). Pungli tersebut dilakukan pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019/2020.
Informasi ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olah Raga (PKO) Kabupaten Sikka Mayella da Cunha, Kamis (7/11), di ruang kerjanya.
Mayella da Cunha menjelaskan ihwal pungutan luar tersebut merupakan temuan BPKP RI. Enam sekolah yang menjadi temuan, hanyalah sampel untuk menggambarkan telah terjadi pungutan liar pada sejumlah sekolah di Kabupaten Sikka ketika penerimaan murid tahun ajaran baru.
Enam sekolah yang menjadi sampel itu terdiri atas 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama yakni SDN Contoh Maumere, SDI Wairotang, SDI Maumere, SMPN 1 Maumere, SMPN 1 Nita, dan SMPN 3 Nangahure.
BPKP RI, kata dia, menemukan ada enam sekolah yang memberlakukan pungutan liar saat penerimaan murid baru. Hal ini tidak dibernarkan, karena sekolah-sekolah yang menerapkan pungli itu ternyata sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS).
“Jadi kalau sudah menerima dana BOS, sekolah tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan atau meminta sumbangan dari peserta didik. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Perserta Didik Baru,” jelas Mayella da Cunha.
Mantan Camat Waigete ini pun merincikan hasil temuan BPKP RI pada enam sekolah saat penerimaan murid baru. Di SDN Contoh Maumere, sekolah memungut sumbangan Rp 15.000 peranak, di SDI Maumere dipungut sumbangan Rp 125.000 peranak, dan di SDI Wairotang dipungut sumbangan Rp 50.000 peranak.
Selanjutnya di SMPN 1 Maumere, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang sebesar Rp 1.060.000 peranak, di SMPN 1 Nita, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang Rp 500.000 peranak, dan di SMPN 3 Nangahure, sekolah memungut biaya pendaftaran ulang Rp 600.000 peranak.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini