Tunjangan Penghasilan ASN di Sikka Bakal Jadi Polemik Serius

Maumere-SuaraSikka.com: Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam RAPBD Tahun 2020. Usulan anggaran ini diprediksi bakal memicu polemik seru di DPRD Sikka.
TPP untuk ASN di Sikka sebelumnya tidak dianggarkan pada PPAS 2020. Padahal referensi pembahasan RAPBD 2020 antara lain adalah KUA PPAS 2020.
Namun demikian Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo nekad mengajukan TPP yang estimasinya Rp 38 miliar. Sejumlah fraksi di DPRD Sikka pun lantas mengkritisi kebijakan ini.
“Realisasi pembayaran TPP akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Mendagri. Berbagai dokumen yang dipersyaratkan untuk dikaji pemerintah pusat telah disampaikan pemerintah daerah. Saya sangat berharap Pimpinan dan anggota DPRD Sikka dapat menerima untuk dianggarkan pada APBD 2020, sambil kita menunggu keputusan Mendagri tentang pelaksanaan pembayaran di tahun 2020,” demikian Pidato Pengantar Bupati Sikka atas RAPBD 2020, Kamis (21/11).
Ketua Fraksi PAN Phillips Fransiskus menegaskan PAN berkomitmen untuk keberlanjutan pemberian TPP yang sudah terlaksana pada 2018 dan 2019. Komitmen ini sudah disepakati sejak pembahasan Rancangan PPAS 2020 dengan mendorong pemerintah segera menyelesaikan seluruh persyaratan guna mendapatkan persetujuan Mendagri.
Persetujuan Mendagri merupakan syarat mutlak sebelum diberikan TPP. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, disebutkan dengan tegas bahwa dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai mekanisme maka Menteri Keuangan atas usulan Mendagri melakukan penundaan dan atau memotong dana transfer umum.
“Jika sampai saat ini persetujuan Mendagri belum ada, maka Fraksi menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menyetujui anggaran TPP. Apabila dalam proses berjalan persetujuan Mendagri sudah ada, maka Fraksi mendukung untuk dianggarkan pada APBD Perubahan,” seru Phillips Fransiskus.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Petrus da Silva mengingatkan bahwa TPP bukanlah belanja wajib, karena tergantung kemampuan keuangan daerah setelah urusan wajib terpenuhi. Fraksi Partai Nasdem menegaskan kepada pemerintah bahwa TPP tidak perlu dianggarkan sebelum ada persetujuan Mendagri.
Fraksi Partai Gerindra juga belum dapat menyetujui anggaran TPP sebelum adanya surat persetujuan Mendagri. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mengatakan sejak pembahasan RAPBD 2019, fraksinya telah meminta pemerintah menyertakan surat rekomendasi dari Kemendagri.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa penganggaran TPP untuk ASN tidak mengikat. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu mengatakan sebagaimana diatur PP Nomor 12 Tahun 2019, kriteria pemberian TPP didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
“Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Mendagri. Karena itu Fraksi Partai Golkar sepakat untuk menganggarkan kembali TPP sejauh pemerintah memenuhi semua persyaratan termasuk persetujuan Mendagri,” ujar dia.
Pendapat berbeda dikedepankan Fraksi PDI Perjuangan yang nota bene adalah fraksi pendukung pemerintah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Stefanus Sumandi mengaku fraksinya memberi perhatian serius soal peningkatan kualitas hidup para pegawai. Hemat Fraksi PDI Perjuangan, para pegawai sangat perlu mendapatkan tambahan penghasilan agar dapat bekerja dengan baik sehingga kinerja pun meningkat.
“Fraksi berpikir tidak hanya para pegawai yang bekerja di kantor, tetapi juga anggota keluarga yang menjadi bagian integral dari komunitas terkecil itu,” ungkap Stefanus Sumandi.
Namun Stefanus Sumandi mengatakan yang tidak kalah fantastis adalah belanja pegawai pada pos belanja langsung sebesar Rp 51.213.136.960. Jika ditambah dengan estimasi pemberian TPP Rp 38 miliar, maka total belanja pegawai di luar belanja pegawai yang merupakan beban tetap atau hak para pegawai sebanyak Rp 89 miliar lebih.
Lain lagi pendapat Fraksi PKB yang juga adalah fraksi pendukung pemerintah. Ketua Fraksi PKB Yoseph Don Bosko mempertanyakan hal mana yang lebih penting dan mendesak antara TPP jika dibandingkan dengan pembangunan ruas jalan Bola-Hale, pemenuhan air bersih serta hak-hak dasar Kabupaten Sikka yang sampai saat ini belum tersentuh.
Bagaimana sikap pemerintah terhadap pikiran fraksi-fraksi, baru akan disampaikan Bupati Sikka pada paripurna dengan agenda keterangan pemerintah yang dijadwalkan berlangsung Selasa (26/11) malam. Diperkirakan Bupati Sikka akan mempertahankan usulan anggaran alokasi TPP hingga disetujui dan ditetapkan pada APBD 2020.*** (eny)