Maumere-SuaraSikka.com: Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus kecewa berat dengan sikap Ketua DPRD Sikka. Pasalnya tidak ada dengar pendapat saat aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law, Jumat (9/10).
Kelompok mahasiswa ini tampak kaget ketika Ketua DPRD Sikka Donatus David menutup agenda pertemuan, dan langsung meninggalkan ruangan sidang. Padahal aliansi mahasiswa masih ingin menyampaikan berbagai hal terkait dampak dari Omnibus Law.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesal dengan sikap Ketua DPRD Sikka, mahasiswa pun mengecam tindakan tersebut. Mereka menilai Donatus David mengambil keputusan sepihak tanpa memberi ruang audiensi.
Para pimpinan kelompok mahasiswa dari unsur GMNI, PMKRI, HMII, LMND, dan IMM, langsung menggelar jumpa pers. Mereka mengutuk sikap Ketua DPRD Sikka. Kelompok Cipayung Plus berencana menduduki Gedung DPRD Sikka.
Sebelumnya, DPRD Sikka akhirnya menerima perwakilan Cipayung Plus di ruang paripurna. Donatus David memimpin jalannya pertemuan, didamping Wakil Ketua DPRD Yoseph Karimanto Eri dan Gorgonius Nago Bapa.
Donatus David mempersilahkan Kelompok Cipayung menyampaikan tuntutan mereka. Ketua Presidium PMKRI Yuliana Bara kemudian membacakan tuntutan penolakan Omnibus Law.
Setelah tuntutan selesai dibacakan, Donatus David meminta pernyataan sikap tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD Sikka.
Dia beralasan UU Omnibus Law merupakan produk yang dihasilkan DPR RI, karena itu pihaknya akan nelanjutkan pernyataan sikap Cipaying Plus kepada DPR RI.
Seorang perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada Donatus David. Usai menerima pernyataan sikap, Donatus David langsung menutup sidang, dan meninggalkan ruangan.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 10 menit, seakan menjadi ironi, karena sebelumnya kurang lebih 3 jam kelompok mahasiswa ini bersitegang dengan aparat keamanan yang menutup semua akses masuk ke Gedung DPRD Sikka.
Mahasiswa menuntut masuk ke Gedung DPRD Sikka, namun tidak mendapat izin dari aparat kepolisian. Polisi meminta perwakilan mahasiswa yang bertemu anggota DPRD Sikka, tapi mahasiswa menolaknya.
Ketua DPRD Sikka datang menemui kelompok demonstran di pintu masuk utama Kantor DPRD Sikka. Dia meminta utusan perwakilan bertemu anggota DPRD Sikka, namun tawaran ini ditolak mahasiswa.
Proses negosiasi pun berlangsung tegang. Terkadang terjadi aksi dorong-mendorong, karena mahasiswa nekad menerobos barikade keamanan.
Setelah melalui kesepakatan bersama, akhirnya mahasiswa diizinkan masuk ke halaman Kantor DPRD Sikka, dan hanya perwakilan sebanyak 15 orang yang bertemu anggota DPRD Sikka.
Awalnya DPRD Sikka hanya mau menerima di luar ruang paripurna. Mahasiswa pun protes karena menganggap DPRD Sikka tidak menghargai kehadiran mereka. Melalui perdebatan yang sengit, akhirnya DPRD Sikka menerima perwakilan mahasiswa di ruang paripurna.*** (eny)
