Maumere-SuaraSikka.com: Target pendapatan asli daerah (PAD) Sikka tahun 2021 menjadi bumerang. Fraksi Partai Gerindra menuding Bupati Sikka inkonsistensi terhadap hal ini.
Fraksi Partai Gerindra menemukan perbedaan antara yang disampaikan Bupati Sikka dalam Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2021 dengan yang sudah disepakati dalam dokumen KUAPPAS.
“Kami sepakat dengan pernyataan Bupati dalam pidato pengantarnya bahwa RAPBD 2021 akan dubahas utuh berpedoman pada kesepakatan KUAPPAS. Namun pada kenyataannya berbeda dan inkonsistensi,” kesal Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu, Kamis (19/11) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menyebut misalnya mengenai target PAD 2021. Dalam dokumen nota kesepakatan PPAS, PAD 2021 ditargetkan sebesar Rp 104 miliar lebih. Ternyata, kata dia, dalam Pengantar Nota Keuangan, Bupati Sikka menyampaikan t
target yang berbeda yakni Rp 100 miliar lebih.
“Perubahan angka ini sungguh-sungguh mengusik kami untuk bertanya, ada apa?” tanya dia.
Sufriyance Merison Botu mengatakan jika harus konsisten dengan mekanisme siklus penganggaran keuangan daerah, maka terhadap perubahan target PAD 2021, tinggal dipilih alternatif, mengubah nota kesepakatan PPA ataukah mengubah RAPBD.
“Kalau PPA yang diubah, maka kita perlu berproses ulang dari awal. Dan ini jelas tidak mungkin, karena akan ada begitu banyak risiko yang ditimbulkan,” seru dia.
Selain inkonsistensi terhadap target PAD 2021, Fraksi Partai Gerindra juga menyentil perbedaan pada pos pembiayaan.
Dalam dokumen PPA, kata dia, DPRD Sikka dan pemerintah telah menyepakati pos pembiayaan sebesar Rp 77 miliar lebih. Tetapi dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021, Bupati Sikka menyampaikan pos pembiayaan sebesar Rp 112 miliar lebih.
“Terjadi kenaikan yang drastis. Mohon pemerintah menglarifikasi hal ini,” pinta mantan Wakil Ketua DPRD Sikka itu.
Masih terkait pos pembiayaan, Fraksi Partai Gerindra menyentil tidak termuatnya pinjaman daerah sebesar Rp 216 miliar. Padahal, terang Sufriyance Merison Botu, telah disepakati dan tertuang dalam nota kesepakatan PPA.*** (eny)
