Catatan Akhir Tahun (2): Jual Beli Jabatan

0
806
Catatan Akhir Tahun (2): Jual Beli Jabatan
Bupati Sikka melantik Sekda Sikka, Rabu (23/12)

Rabu, 30 September 2020, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo melantik dan mengukuhkan 4 pejabat eselon dua. Seremoni berlangsung di ruang kerja Bupati Sikka di Jalan Eltari Maumere.

Mutasi semacam ini merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Penyegaran menjadi alasan klasik. Bisa juga ditambah lagi dengan argumentasi politis birokratis.

Tidak ada yang bisa membantah alasan-alasan seperti itu. Apalagi kalau sudah sesuai regulasi dan semangat the right man on the right place.

Tapi mutasi hari itu memang agak beda. Wakil Bupati Sikka Romanus Woga tidak hadir. Lebih tepatnya tidak mau hadir. Ada apa?

Padahal ruang kerja Wabup Sikka persis berhadapan dengan ruang kerja Bupati Sikka. Hanya berjarak selemparan batu. Beberapa langkah saja sudah sampai.

Wabup memilih berada di ruang kerjanya. Menerima tamu, dan melaksanakan aktifitas rutinitas di kantor. Dia “malas tahu” dengan urusan mutasi. Bupati Sikka datang ketemu, mengajaknya agar hadir, tapi Wabup menampiknya halus. Gestur kebapaan muncul dari lelaki 70-an tahun itu.

Ternyata orang kedua di Kabupaten Sikka itu sedang marah. Dalam bahasa kesederhanaannya, dia sampaikan bukan sedang marah, tapi kecewa. Apa pasalnya? Ternyata dia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dan ini bukan kali yang pertama. Sudah tiga kali, Wabup “disingkirkan” dari urusan mutasi dan promosi.

Pertama kali, saat mutasi pejabat eselon 3 pada awal September 2020. Dia baru tahu dari Kepala BKDPSDM Sikka. Itu pun persis pada hari pengambilan sumpah jabatan. Dia diminta untuk mengambil sumpah jabatan dan pelantikan pada saat itu juga. Jelas, Wabup menolak. Jadilah Penjabat Sekda Sikka yang ambil alih.

Berikutnya, mutasi tenaga kesehatan. Ini pun dia tidak dilibatkan. Mutasi kali ini menggunakan model surat tugas penempatan sementara yang ditandatangani Penjabat Sekda Sikka.

Mutasi nakes belakangan menuai masalah. Ada banyak fasilitas kesehatan yang akhirnya kekurangan nakes, sebaliknya ada beberapa faskes yang justeru terjadi penumpukan nakes.

Sampai sekarang, hampir 2 bulan, para nakes itu belum mengantongi surat tugas definitif. Pelayanan kesehatan dikeluhkan di mana-mana.

Waktu pembahasan RAPBD 2021 pertengahan Nopember lalu, Badan Anggaran mencecar habis kebijakan mutasi nakes.

Penjabat Sekda waktu itu menjawab enteng. Dia meyakinkan sudah membubuhi paraf untuk mutasi 119 orang termasuk nakes. Malah katanya surat undangan segera distribusi.

Nyatanya, sampai hari ini belum terealisasi. Ada dugaan terjadi tarik-menarik kepentingan. Kepentingan siapa kah? Benarkah demikian?

Mutasi memang menarik. Kalau ada wacana tentang rencana reformasi birokrasi, barang ini menjadi diskusi ramai para aparatur sipil negara. Setidaknya banyak dari antara mereka dag-dig-dug.
Yang masih nyaman dengan tempat tugas, berharap tidak digeser. Yang sudah mulai “kurang enak badan”, mendoakan segera keluar dan dapat tempat yang lebih aman nyaman. Tempat basah, tempat kering, ada-ada saja istilah yang terekam.

Tidak heran kalau setiap kali terjadi pergeseran jabatan, selalu muncul sikap protes. Ini boleh dibilang dinamika yang selalu mengikuti kebijakan mutasi.

Ada berbagai alasan protes. Yang paling nampak, biasanya karena “tukang ribut” tidak termasuk dalam daftar nama mutasi.

Protes terhadap kebijakan mutasi, rupanya tidak sekedar alasan dangkal seperti itu. Ada saja argumentasi substantif yang melatarbelakanginya.

Tidak jarang ada aparatur sipil negara yang baru saja dimutasi, ternyata dimutasikan lagi 4-5 bulan berikut. Mungkin ada alasan pembenar, tapi sayang juga ketika yang bersangkutan belum maksimal di tempat kerja sebelumnya, justeru harus dipindahkan lagi ke tempat tugas yang baru.

Sementara sebaliknya ada ASN lain yang cukup lama “berakar” di satu tempat. Bertahan dengan pangkat golongan yang sama, dan butuh kesabaran untuk mimpi naik pangkat dan dapat jabatan.

Yang tidak kalah seru, biasanya protes soal ketidaknormalan lompatan. Kopral mendadak naik pangkat menjadi jenderal. Baguslah kalau para kopral itu punya prestasi menggembirakan. Pantas mendapat reward. Tapi kalau standar-standar saja, ini yang bikin gemas.

Lain lagi cerita tentang promosi jabatan eselon 2 baru-baru ini. Terembus kabar memalukan. Ada dugaan permainan uang di balik kebijakan tersebut. Ahh, yang benar saja.

Isu tentang ini diangkat Paulus Papo Belang melalui postingannya pada beranda Facebook. Papo Belang menyebut jelas angka Rp 75 juta untuk meloloskan seseorang menjadi eselon 2. Gila! Sudah separah itu kah model mutasi promosi di Kabupaten Sikka?

Tentu saja, dia punya data valid yang mendukung argumentasinya. Orang semacam dia, mana berani bermain isu ke publik tanpa ada data.

Postingan ini kemudian memunculkan persepsi tentang dugaan praktik jual beli jabatan yang terjadi di daerah ini. Benarkah demikian?

Sejauh ini, pihak yang berwenang sama sekali tidak membantah cuitan Papo Belang. Apakah itu berarti sinyalemen ini benar? Walauhalam, misteri ini belum terkuak.

Praktik jual beli jabatan, ini perbuatan bejat yang sangat mencoreng wibawa pemerintah. Tidak peduli pelakunya siapa. Jangankan pelakunya oknum-oknum di birokrasi, kalau pun itu ulah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan, praktik ini sama sekali tidak dibenarkan.

Karena itu sinyalemen Paulus Papo Belang, mestinya ditanggapi serius. Bila perlu melalui jalur hukum. Dengan demikian misteri itu bisa terbongkar, apakah Paulus Papo Belang sedang bermain di air keruh, ataukah benar praktik ini sedang menggejala.

Sejatinya mutasi merupakan hak prerogatif Bupati. Meski hak itu tidak berdiri sendiri, karena diatur dengan pelbagai regulasi dan aturan main. Analisis jabatan, misalnya. Ini mutlak menjadi pertimbangan sebelum mengambil kebijakan.

Jika berpegang teguh pada analisis jabatan, hampir pasti tidak ada riak-riak seputar mutasi dan promosi. Kalau pun ada, daya sengatnya hanya dengan kapasitas rendah.

Jika analisis jabatan menjadi salah satu buku suci, dengan sendirinya akan mengeliminir praktik-praktik jual beli jabatan.

Tidak berkelebihan, ketika anggota Badan Anggaran DPRD Sikka dari Fraksi Partai Nasdem menginisiasi dihapusnya alokasi anggaran untuk analisis jabatan pada tahun 2021. Yah, itu semua karena anggota Banggar ini kecewa akibat “matinya” prosedural penting ini.

Saya tutup catatan ini dengan ucapan proficiat kepada Adrianus Firminus Parera yang dilantik sebagai Sekda Sikka. Figur ini menjadi harapan baru untuk membentangkan karpet merah mutasi dan promosi pada rel-rel yang sebenarnya.*** (vicky da gomez)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini