Dana Pinjaman Daerah Belum Cair, Pemkab Sikka Wajib Bayar PT SMI Rp 6 Miliar Lebih

0
1576
Dana Pinjaman Daerah Belum Cair, Pemkab Sikka Wajib Bayar PT SMI Rp 6 Miliar Lebih
Ilustrasi

Maumere-SuaraSikka.com: Hingga saat ini dana pinjaman daerah belum cair. Meski demikian tahun ini Pemkab Sikka harus wajib membayar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 6 miliar lebih.

Setidaknya terdapat tiga item pembayaran yang harus direalisasikan Pemkab Sikka kepada PT SMI, sebagaimana yang diuraikan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo melalui Pidato Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, Senin (18/10).

Item pertama yakni bunga sebesar Rp 3.595.574.782,83. Selanjutnya biaya provisi sebesar Rp 2.162.548.130. Dan item terakhir yakni biaya pengelolaan sebesar Rp 400.071.404,05. Total keseluruhan memcapai Rp 6.158.194.316,08.

Dokumen perubahan anggaran tahun 2021 sudah diajukan Bupati Sikka kepada DPRD Sikka sejak Senin (18/10) lalu. Selanjutnya nanti akan dibahas bersama-sama antara Badan Anggaran DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Sejauh ini, Fraksi-Fraksi di DPRD Sikka telah menyampaikan sikap politik atas usulan dokumen perubahan. Nantinya pemerintah daerah setempat melalui Bupati Sikka akan memberikan tanggapan melalui mekanisme keterangan pemerintah, yang dijadwalkan pada Senin (25/10).

Pembahasan dua lembaga ini akan berlangsung seru ketika Banggar dan TAPD membahas bersama dokumen tersebut.

Beberapa fraksi telah bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah melakukan pinjaman daerah.

Usulan anggaran bunga pinjaman daerah misalnya, dikritisi secara serius karena DPRD Sikka beranggapan bunga pinjaman daerah sebesar 0 persen sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD Induk 2021.

Fraksi PAN menukik soal biaya pengelolaan. Menurut anggota Fraksi PAN Fransiskus Ropi Sinde, jika yang dimaksudkan dengan biaya ini adalah syarat biaya administrasi sebesar 0,185 persen dari total pinjaman daerah pertahun, maka seharusnya anggaran hanya berlaku beberapa bulan saja.

“Jika dihitung sejak tanda tangan perjanjian kerja sama pada 4 Agustus 2021, maka kewajiban biaya administrasi tahun 2021 ini hanya 5 bulan saja atau senilai Rp 166.696.418,36,” ujar dia.

Kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp 216.254.813.000 menjadi sorotan serius fraksi-fraksi di DPRD Sikka, terutama kuat dugaan pemerintah daerah mengabaikan hak anggaran lembaga legislatif.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini