Pantaskah Roy Rening Jadi Tersangka Obstruction of Justice?

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 10 Mei 2023 - 23:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 41 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meridian Dewanta

Meridian Dewanta

ADVOKAT Stefanus Roy Rening selaku Kuasa Hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka tindak pidana merintangi penyidikan (Obstruction of Justice).

Setelah diperiksa sebagai tersangka pada 9 Mei 2023, KPK melakukan penahanan terhadap Stefanus Roy Rening di Rutan Mako Puspomal.

Sebelumnya KPK telah terlebih dahulu menetapkan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dalam tindak pidana suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk membela hak-haknya selaku tersangka, maka Lukas Enembe telah menunjuk Stefanus Roy Rening menjadi kuasa hukumnya.

Dalam melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap kliennya atas nama Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening diduga kuat telah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas kasus yang menjerat kliennya tersebut.

Menurut KPK, ada 3 alasan perbuatan Stefanus Roy Rening yang diduga telah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pertama, menyusun beberapa rangkaian skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik agar tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud. Padahal menurut hukum acara pidana kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum.

Kedua, memerintahkan pada salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar terkait kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dengan tujuan untuk menggalang opini publik sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas Enembe dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan.

Terlebih diduga penyusunan testimoni dilakukan di tempat ibadah agar menyakinkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik.

Ketiga, menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK.

KPK menilai bahwa atas saran dan pengaruh Stefanus Roy Rening tersebut, mengakibatkan pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

KPK juga menilai bahwa akibat tindakan-tindakan Stefanus Roy Rening dimaksud, maka proses penyidikan perkara yang dilakukan tim penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung menjadi terintangi dan terhambat.

Baca Juga :  Prevelensi Stunting di NTT Cenderung Naik, Lalu Makripuddin: Harus Cegah!

Pasal yang disangkakan oleh KPK terhadap Stefanus Roy Rening adalah Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal ini berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta“.

Tindak pidana merintangi penyidikan atau Obstruction Of Justice sesuai Pasal 21 UU Tipikor, memiliki beberapa unsur.

Pertama, tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings).

Kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings).

Ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent).

Advokat Stefanus Roy Rening selaku tersangka tindak pidana merintangi penyidikan pernah berargumentasi bahwa apabila benar dirinya merintangi dan menghalang-halangi serta menggagalkan penyidikan kasus yang menjerat Lukas Enembe, maka proses penyidikan kasus itu oleh KPK tidak berjalan sampai sejauh ini.

Stefanus Roy Rening menafsirkan bahwa
tindak pidana merintangi penyidikan sesuai Pasal 21 UU Tipikor adalah delik materil.

Artinya tindak pidana dianggap telah selesai terjadi dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Sehingga selama proses hukum kasus Lukas Enembe tidak sepenuhnya
tercegah, terintangi, atau tergagalkan secara langsung atau tidak langsung, maka dia menganggap dirinya tidak layak ditersangkakan oleh KPK.

Terhadap tafsir dan argumentasi Stefanus Roy Rening tersebut, maka patutlah kita telusuri kasus tindak pidana merintangi penyidikan yang pernah ditangani KPK pada tahun 2018 yang menjerat Advokat Fredrich Yunadi.

Selaku kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, saat itu
Fredrich Yunadi telah merekayasa sakitnya tersangka Setya Novanto agar tidak bisa diperiksa dalam kasus korupsi proyek e-KTP oleh penyidik KPK.

Selanjutnya Fredrich Yunadi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana merintangi penyidikan.

Pada persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap secara terang benderang keterangan ahli pidana dari Universitas Jenderal Soedirman yaitu Noor Aziz Said yang berpendapat bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor sudah dapat dikenakan kepada pelaku, meski upaya menghalangi penyidikan itu belum sampai selesai dilakukan.

Baca Juga :  KPU Sikka Rekrut 928 Pantarlih Pilkada 2024

Menurut Noor Aziz Said, tindak pidana merintangi penyidikan dapat disangkakan pada pelaku, sejak saat perbuatan itu mulai dilakukan, sehingga soal berhasil atau tidak, soal selesai atau tidak, tercapai atau tidak, itu adalah akibat, bukan unsur perbuatan pidana.

Majelis Hakim yang menyidangkan terdakwa Fredrich Yunadi pun menafsirkan Pasal 21 UU Tipikor sebagai delik formil atau delik yang tidak memerlukan adanya akibat, namun tertuju pada perbuatan menghalangi, mencegah atau merintangi proses hukum yang dilakukan penegak hukum.

Sehingga akhirnya pun Fredrich Yunadi dituntut hukuman 12 tahun penjara, dan sampai di tingkat Mahkamah Agung, dia divonis selama 7,5 tahun penjara.

Tindak pidana merintangi penyidikan yang menjerat Stefanus Roy Rening saat ini masih tahap penyempurnaan penyidikan oleh KPK. Sedangkan Fredrich Yunadi sudah menjadi terpidana dalam kasusnya.

Namun pelajaran yang harus kita petik adalah agar Advokat dalam menjalankan profesinya jangan arogan berlindung di balik hak imunitas, tetapi kebablasan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kode etik profesi.

Ketentuan pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/ 2013 tanggal 14 Mei 2014, menyatakan bahwa, “Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan“.

Imunitas Advokat itu dibatasi oleh itikad
baik. Itikad baik yang  bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada  norma kepatutan, atau pada apa yang dianggap  patut dalam masyarakat.

Sedangkan itikad baik yang bersifat subjektif artinya berpatokan pada kejujuran dan sikap batin seorang Advokat saat melakukan  tugasnya.

Oleh karena itu marilah kita semua dan khususnya organisasi Advokat agar selalu mendukung tindakan tegas KPK untuk memroses para Advokat nakal yang menjalankan profesinya terlalu kebablasan tanpa itikad baik.

Lalu janganlah tindakan tegas KPK dimaknai sebagai serangan terhadap profesi Advokat, sebab justeru citra profesi Advokat jadi rusak oleh perilaku Advokat nakal itu.***

Ditulis oleh Meridian Dewanta, SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT, Advokat Peradi

Berita Terkait

Bantuan Rp 100 Juta Pembangunan Biara JDS Belum Cair, Pastor Mengeluh, Ini Jawaban Kabag Kesra Sikka
Prevelensi Stunting di NTT Cenderung Naik, Lalu Makripuddin: Harus Cegah!
107 Penyuluh KB Ikuti Jambore PKB/PLKB di Maumere
Balita 4 Tahun Asal Selandia Baru Terjatuh di Atas Kapal, Beruntung Tidak Cemplung ke Laut Perairan Komodo
Dana PIP Lenyap, Kepala SDI Iligetang: Kami Tidak Makan Satu Sen Pun
Sebut Obor Mas Residence Masuk Kategori Perumahan Moderen, Staf PLN Maumere Beli Kontan 1 Unit Rumah
KPU Sikka Rekrut 928 Pantarlih Pilkada 2024
Setiap Kali Cek Saldo Masih Kosong, Ternyata PIP 29 Pelajar SDI Iligetang di Sikka Lenyap

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 15:28 WITA

Bantuan Rp 100 Juta Pembangunan Biara JDS Belum Cair, Pastor Mengeluh, Ini Jawaban Kabag Kesra Sikka

Jumat, 14 Juni 2024 - 08:54 WITA

107 Penyuluh KB Ikuti Jambore PKB/PLKB di Maumere

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:31 WITA

Balita 4 Tahun Asal Selandia Baru Terjatuh di Atas Kapal, Beruntung Tidak Cemplung ke Laut Perairan Komodo

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:32 WITA

Dana PIP Lenyap, Kepala SDI Iligetang: Kami Tidak Makan Satu Sen Pun

Kamis, 13 Juni 2024 - 08:47 WITA

Sebut Obor Mas Residence Masuk Kategori Perumahan Moderen, Staf PLN Maumere Beli Kontan 1 Unit Rumah

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:27 WITA

KPU Sikka Rekrut 928 Pantarlih Pilkada 2024

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:04 WITA

Setiap Kali Cek Saldo Masih Kosong, Ternyata PIP 29 Pelajar SDI Iligetang di Sikka Lenyap

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:36 WITA

Semparong Jaya Mati Mesin, Sempat Terombang-Ambing, 18 Penumpang Selamat

Berita Terbaru

Timnas Spanyol merayakan gol Dani Carvajal ke gawang Kroasia, Sabtu (15/6) WIB malam

Olahraga

Spanyol Masih Perkasa, Swiss Buka Asa

Minggu, 16 Jun 2024 - 03:24 WITA

Selebrasi Kai Havertz usai cetak gol pada laga pembuka Euro 2024 antara Jerman versus Skotlandia, Sabtu (15/6) dinihari WIB

Nasional

Euro 2024, Jerman Langsung Tancap Gas

Sabtu, 15 Jun 2024 - 10:08 WITA