MK Izinkan Coblos Pakai Suket

0
58
MK Izinkan Coblos Pakai Suket
Ilustrasi
Maumere-SuaraSikka.com: Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan penggunaan surat keterangan atau suket perekaman KTP Elektronik atau untuk mencoblos pada Pemilihan Umum (Pemilu). Suket tersebut bisa digunakan dengan catatan calon pemilih belum memiliki E-KTP.
Informasi ini disampaikan oleh jurubicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka Herimanto di sela-sela rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Aula Kantor KPU Sikka Jalan Eltari dalam Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kamis (28/3). Informasi yang sama disampaikan juga Ketua Bawaslu Sikka Harun Alrasyid. Baik KPU Sikka maupun Bawaslu Sikka masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
Informasi yang dihimpun media ini, keputusan itu dibuat setelah MK mengabulkan uji materi atau judicial review yang diminta pemohon terhadap Pasal 348 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasilnya pasal tersebut ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat karena mengizinkan penggunaan suket.
“Sebelum E-KTP diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terkait sebagai pengganti KTP eletronik,” ujar Hakim Anggota MK, I Dewa Gede Palguna saat membaca amar putusan di gedung MK, Kamis (28/3).
Ketua KPU RI mengapresiasi keputusan MK. Dia mengatakan suket boleh dipakai sebagai syarat untuk mencoblos, asalkan yang asli diterbitkan oleh Dukcapil.
“Saya apresiasi apa yang diputuskan MK karena ada beberapa hal yang selama ini secara teknis bisa jadi kendala bagi KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019. Sekarang sudah ada ruang-ruang yang terbuka,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Kantor KPU Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Arief mengatakan suket yang boleh digunakan untuk mencoblos yang asli diterbitkan Dukcapil, artinya pemilih sudah melakukan perekaman. Dengan begitu ketunggalan datanya tetap terjamin.
“Tadi diputuskan boleh dengan suket sepanjang suket dikeluarkan oleh Dukcapil bukan oleh yang lain, bukan untuk kepentingan lain. Dia adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa seseorang sudah direkam secara elektronik. Jadi walaupun bentuknya suket, ketunggalan datanya tetap bisa dijamin,” kata Arief.
KPU juga menyambut baik putusan MK yang memperpanjang masa perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya maksimal pukul 00.00 di hari yang sama, maka dapat diperpanjang 12 jam tanpa jeda.

“Terkait dengan perdebatan penyelesaian penghitungan suara pada hari yang sama. Hari yang sama itu berakhir 00.00. PKPU mengatakan tetap dilanjutkan karena masa gara-gara penghitungan tidak selesai lalu pemilu tidak jadi. Sekarang sudah diputuskan ditambah 12 jam setelah hari itu berakhir. Ini menegaskan bahwa tidak ada problem untuk dilanjutkan sampai selesai,” kata Arief.
Secara substansi, ada tiga poin penting yang menjadi keputusan MK. Pertama, penggunaan suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penggunaan hak pilih. Kedua, pindah memilih diperpanjang menjadi 7 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Dan ketiga, perpanjangan tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan dan penghitungan suara untuk TPS yang belum selesai rekapitulasi di hari penghitungan suara.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini