BPJS Kesehatan Paparkan Model dan Sistem Pembayaran Faskes di IHEA Congress
Dibaca 30 kali
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kedua dari kiri) pose bersama Presiden IHEA David Nishai (ketiga dari kiri) pada IHEA Congress di Basel Swiss, Selasa (16/7)
Basel-SuaraSikka.com: Langkah mengagumkan dilakukan BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mendapat kesempatan memaparkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan (faskes). Tidak tanggung-tanggung, paparan tersebut disampaikan pada International Health Economics Assosiation (IHEA) Congress di Basel Swiss, Selasa (16/7) kemarin.
Sebagaimana press releasi yang diterima media ini, Rabu (17/7), menurut regulasi, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada faskes. Implementasinya dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan faskes dengan harapan faskes akan memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien namun mutu kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.
“Salah satu tantangan dalam penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini adalah bagaimana menyelaraskan antara anggaran yang terbatas dengan tingginya angka pemberian pelayanan kesehatan. Pengembangan model dan sistem pembiayaan menjadi salah satu alternatif mengatasi tantangan tersebut. Saat ini metode pembiayaan yang digunakan dengan Kapitasi dan INA CBG’s dikembangkan ke model pembiayaan yang lebih efektif. BPJS Kesehatan diharapkan dapat lebih agile dan memiliki posisi tawar sebagai active strategic purchaser (belanja strategis),” ujar Fachmi di depan para pakar.
Saat ini, tengah dilakukan improvement model dan sistem pembiayaan di antaranya Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP), hospital-value base, dan global budget. KBKP adalah sistem pembayaran kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan pemenuhan atau pencapaian empat indikator yang diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan peserta di FKTP. Adapun keempat indikator tersebut adalah angka kontak, rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik, rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP.
Untuk metode hospital-value base sistem pembayaran yang dinilai menggunakan indikator value yang mewakili kebutuhan pasien, pembayar, rumah sakit dan regulator. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan value yang baik dapat memperoleh insentif sedangkan jika memperoleh value yang tidak baik akan memperoleh disinsentif.
Sedangkan, metode global budget adalah cara pembayaran klaim ke rumah sakit berdasarkan kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah sehingga dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit untuk membuat keputusan yang rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Selain itu, ada semacam fleksibilitas bagi rumah sakit untuk melakukan realokasi biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prioritas kebutuhannya.
Dalam kongres tersebut, hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan institusi dunia, seperti Profesor Peter Bermann, pemerhati ekonomi kesehatan dari Harvard University dan dari Indonesia seperti Profesor Budi Hidayat, Profesor Hasbullah Tabrany, Dr Pratiwi Soewondo.
“Pengembangan model dan sistem pembiayaan faskes juga merupakan bagian upaya implementasi strategi bauran kebijakan pengendalian defisit JKN. Namun, untuk mengimplementasikannya memerlukan regulasi pendukung,” kata Fachmi.*** (*/eny)
