Kampung Kuliner dan Kebijakan “Kampungan”

Pemerintah Kabupaten Sikka secara resmi me-launching Jalan Merpati sebagai kampung kuliner. Penjabat Sekretaris Daerah Wihelmus Sirilus turun langsung meresmikan pada Senin (15/6).

Pengresmian ini berlangsung di tengah gencarnya pemerintah daerah setempat melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan new normal di daerah itu.

New normal itu sendiri di Kabupaten Sikka, tidak jelas pola dan model pelaksanaannya. Bupati Sikka menerbitkan Instruksi yang mana pemberlakuannya mulai berjalan pada 29 Mei 2020.

Namun instruksi ini tidak ada nyali, karena Sikka tidak termasuk 102 kabupaten/kota di Indonesia yang diwajibkan melaksanakan new normal, sebagaimana keputusan Presiden.

Belum lagi, Gubernur NTT telah menjadwalkan new normal di NTT mulai berlangsung 15 Juni 2020. Itu artinya, yang terjadi di Sikka adalah pemaksaan secara politis dan pengangkangan terhadap kebijakan dari atas.

Kapolres Sikka geram karena harus menjalankan Instruksi Bupati tanpa ada waktu untuk sosialisasi. DPRD Sikka “marah”, lalu secara kelembagaan membuat surat kepada Bupati Sikka untuk meninjau kembali kebijakan new normal.

Jurubicara Satgas Covid Sikka mengaku tegas bahwa pencanangan Kampung Kuliner di Jalan Merpati tidak pernah dikoordinasikan dengan Satgas Covid Sikka. Yah, Satgas Covis Sikka berkepentingan memberikan usul saran, karena hadirnya Kampung Kuliner praktis membentum kerumunan baru.

Kembali kepada Kampung Kuliner di Jalan Merpati. Ketika disebut sebagai Kampung Kuliner, bayangan orang yakni bahwa selama ini di Jalan Merpati ada kesibukan kuliner selama 1×24 jam. Karena itu, pantas dan layak disebut sebagai Kampung Kuliner.

Ternyata faktanya tidak demikian. Jalan Merpati biasa saja setiap hari. Selama ini tidak ada kuliner yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Warga setempat sibuk dengan aktifitas dan rutinitas biasa.

Kalau pun ada, yah mungkin itu hanya 1-2 orang warga Jalan Merpati yang bisnis kuliner. Itu pun tidak setiap hari. Saya termasuk pelanggan setia dari 1-2 orang yang punya bisnis kuliner itu. Dan, belanjanya di dalam rumah, bukan di pinggiran jalan.

Jalan Merpati tempo doeloe, ada 1 keluarga etnis Tionghoa yang terkenal dengan kuliner khas Tionghoa. Rumahnya persis di pertigaan jalan bawah. Dagangannya enak-enak, ada kerupuk babi, roti babi, cak kwe, tewiang, dan banyak macam lagi. Bisnis kuliner ini laris manis waktu itu.

Sekarang ini, sudah tidak kelihatan lagi bisnis kuliner di rumah itu. Ibu yang pandai masak itu sudah usia uzur. Anak-anaknya sudah berkeluarga, pindah tinggal di tempat lain. Anak-anaknya mengembangkan bisnis ini dari rumah mereka masing-masing.

Merpati kini, di salah satu bagian jalan, malah jadi tempat kumpul. Hampir setiap hari terjadi kumpulan dalam banyak orang, bukan karena kuliner, tapi semacam ruang “pertemuan” untuk urusan yang tidak jelas.

Lalu, apa yang membuat Pemkab Sikka “tergila-gila” menjadikan Jalan Merpati sebagai Kampung Kuliner?

Kelihatan sekali, Pemkab Sikka tidak punya referensi yang valid untuk menjadikan Jalan Merpati sebagai Kampung Kuliner. Pemkab Sikka tergesa-gesa dengan sebuah kebijakan “kampungan” tanpa melalui kajian yang jitu.

Menjadikan Jalan Merpati sebagai Kampung Kuliner dengan basis data yang rendah, bacaannya bisa jadi sebagai upaya mempolitisir wilayah untuk kepentingan politik sesaat.

Pola-pola kebijakan “kampungan” model seperti ini, kian meruntuhkan wibawa pemerintah sebagai penyelenggara negara. Di satu sisi mengakomodir aspirasi tanpa ada kajian, di sisi lain mendiskriminasi wilayah, seperti Kampung Beru, yang lebih pantas disebut Kampung Kuliner.

Cepat atau lambat, Kampung Kuliner di Jalan Merpati akan mati sendiri. Kenapa? Karena dia tumbuh di atas pondasi yang tidak kuat. Dia muncul karena kepentingan sesaat, kalau tidak mau dikatakan kepentingan sesat.*** (vicky da gomez)