Polemik stunting merebak di pertengahan Desember. Kepala dinas baku ambil dengan kepala bagian.
Yang tidak paham kesehatan berdebat dengan yang mengerti dunia spesifik ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ujung dari perdebatan itu membias kepada kecerdasan membaca postur anggaran. Lahir lagi yang buta knop soal anggaran, kemudian nekad silang pendapat dengan yang mengerti barang satu ini. Malah klining servis juga ikut omong anggaran stunting.
Tak pelak, baku jawab di media, membuka ruang persepsi yang menggelikan. Persepsi tentang “kebobrokan”. Inikah model pejabat pemerintah?
Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan Tahun 2019, mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia, terkategori stunting. Angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia.
Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.
Tidak heran jika Presiden Joko Widodo mencanangkan target yang ambisius, yakni berada di angka 14 persen pada tahun 2024.
Bagaimana dengan NTT? Kepala Dinas Kesehatan Mese Ataupah, Agustus lalu, menyebut prevalensi balita stunting pada 3 tahun terakhir, terus mengalami penurunan.
Data prevalensi stunting NTT pada tahun 2018 sebesar 30,1 persen. Lalu tahun 2019 menurun menjadi 27,9 persen. Sampai periode Agustus 2020 sebesar 27,5 persen. Angkanya masih tinggi.
Apa kabar Sikka? Kabupaten ini pernah mendapat penghargaan karena 3 periode Riskesdas berturut-turut berhasil turunkan angka stunting.
Riskesdas 2007, Sikka menembus prevalensi 49,6 persen. Lalu turun menjadi 41,3 persen pada Riskesdas 2013. Dan pada Riskesdas 2018 menjadi 32,9 persen.
Sesuai aplikasi ePPGBM pada Pebruari 2020, terdapat 25.244 bayi di Kabupaten Sikka. Dari 20.457 yang diukur, sebanyak 4.701 yang terkategori stunting dengan prevalensi 23 persen.
Jumlah anak stunting di daerah ini masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan setempat menunjukkan angka 4.010 anak per Agustus 2020.
Jumlah yang banyak ini, tentu saja bikin pening pegiat kesehatan. Apalagi jika diikuti bayang-bayang pernyataan keseriusan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo 1 tahun lalu.
Saat hadir pada Sosialisasi Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di Aula Hotel Go, 7 Agustus 2019, Robby Idong targetkan Sikka Bebas Stunting 2022. Waktu itu, jumlah anak stunting di Sikka sesuai data tahun 2018 sebanyak 5.601 anak.
Sikka Bebas Stunting 2022, lagaknya seperti sebuah pencanangan dari hasil mimpi besar. Terkesan bombastis dan sekedar ikut arus. Seolah-olah tidak mau kalah dengan ambisi Presiden Jokowi.
Coltildis Gandut, Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Sikka, menyebut dengan bahasa teknis profesional: sulit mencapainya.
Sebagai orang yang profesional di bidang ini, tentu dia punya argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Eits, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan itu kena “hajar” di apel pagi. Tidak lama berselang dia “terlempar” ke Dinas Ketahanan Pangan.
Jika dilihat dari data 2018 sebanyak 5.601 kasus, dan sekarang menjadi 4.010 kasus, berarti dalam waktu 2 tahun mengalami penurunan 1.591 kasus. Atau rata-rata setiap tahun turun 796 kasus.
Tahun depan, 2021, menjadi tahun terakhir menjawab mimpi Bupati Sikka. Sehingga per 1 Januari 2022, mimpi besar itu terjawab. Sebegitu mudah kah?
Mengikuti perkembangan 2 tahun terakhir dengan rata-rata setiap tahun menurun 796 kasus, maka di akhir tahun 2021 nanti, atau sama dengan di awal tahun 2022, jumlah anak stunting di Sikka masih terbaca 3.214 kasus. Lalu di mana kah mimpi besar Bupati Sikka?
Dinas Kesehatan menjadi institusi teknis yang paling penting dan berperan pada urusan ini. Mereka harus jungkir balik, putar otak, kerja ekstra, untuk memenuhi ambisi Bupati Sikka.
Memang Dinas Kesehatan hanya punya kontribusi 30 persen untuk urus stunting. Peran dinas melalui intervensi spesifik, lebih banyak menjalankan tugas-tugas pendampingan.
Selebihnya 70 persen intervensi sensitif dilakukan antara lain oleh Dinas PUPR yang mengurusi air minum bersih dan sanitasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, juga sejumlah institusi lainnya.
Meski hanya 30 persen, Dinas Kesehatan tidak mau main-main. Salah satu terjemahannya yakni terobosan program Rumah Pemulihan Stunting dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting.
Mereka mengadopsi Metode Kolombia yang terkenal sukses di Banglades dan India. Metode ini lebih fokus kepada keseimbangan gizi dengan memberikan protein dan karbohidrat kepada anak-anak stunting. Masa penerapannya selama 6 bulan, dan rutin dilakukan setiap hari.
Uji coba terhadap 32 anak stunting, mulai dilakukan pada tahun 2020. Sejak Juli 2020, Rumah Pemulihan Stunting menjadi wadah belajar bersama. Yel-yel Salam Sehat dipekikkan. Pengelola Rumah Pemulihan Stunting antara lain sibuk meningkatkan protein dengan pemberian makanan tambahan berupa telur ayam.
Alhasil, 6 bulan sesudahnya, anak-anak stunting bisa mencapai keberhasilan dengan level 96 persen. Hanya 2 anak stunting yang kurang maksimal pencapaiannya.
Metode Kolombia, pilot project di tahun 2020, akhirnya menjadi spirit baru bagi Dinas Kesehatan. Metode ini harus terus dilakukan setiap tahun. Sehingga terpenuhilah peran 30 persen intervensi spesifik. Dan terjawab sudah mimpi besar itu.
Untuk memantapkan Metode Kolombia di tahun 2021, Dinas Kesehatan membutuhkan anggaran Rp 2.165.400.000. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk pengadaan telur bagi 4.010 anak selama 6 bulan.
Sayang, usulan anggaran untuk menjawabi mimpi besar Bupati Sikka, terpaksa kandas di meja anggaran Bapelitbang.
Stunting dianggap tidak penting. Sepertinya stunting tidak punya nilai strategis untuk menjual visi misi Sikka Bahagia 2023 di tengah janji-janji politik yang masih banyak terkatung-katung.
Bahkan dengan posisi tawar yang rendah, stunting kalah jauh dan tidak berkutik dari usulan anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp 800 juta.
Untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, pemerintah ngotot mengalokasikan Rp 800 juta. Lolos dari meja anggaran Bapelitbang, hingga tembus ke ruang anggaran DPRD. Gila tidak! Untung saja Banggar DPRD Sikka “membaca” arah anggaran bansos yang tidak direncanakan itu, sehingga didrop habis.
Gagal mendapatkan dana dari DAU, Dinkes melirik Dana Insentif Daerah (DID) yang tersedia alokasi anggaran Rp 26 miliar lebih. Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas penganggaran DID. Ternyata, jangankan Rp 2,1 miliar lebih, untuk usulan Rp 650 juta saja, lagi-lagi kandas.
Dalam berbagai kepentingan rencana pembangunan, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, di tengah impitan pandemi virus corona, DAU Sikka sebesar Rp 598.871.808.000 hanya menggelontorkan Rp 100 juta untuk 4.010 anak stunting di tahun 2021.
Kalau dihitung-hitung, maka setiap anak stunting mendapatkan Rp 24.937 untuk satu tahun anggaran. Uang ini hanya cukup membeli 8 butir telur ayam seharga Rp 3.000. Akibatnya, Metode Kolombia praktis diterapkan hanya 8 dari 180 hari yang dianjurkan.
Atau dalam bahasa kegelisahan Kepala Dinas Kesehatan Sikka Petrus Herlemus, anggaran Rp 100 juta hanya cukup untuk 15 anak stunting mengikuti Metode Kolombia. Pertanyaannya, bagaimana dengan 3.995 anak stunting?
Memang benar bahwa ada alokasi anggaran gizi dan stunting sebesar Rp 3.574.633.400 yang dikelola Dinas Kesehatan. Tapi praktis untuk anak-anak stunting hanya bisa menikmati Rp 100 juta itu saja.
Pertemuan surveylance gizi dan validasi data gizi Rp 11.241.000, monitoring dan evaluasi pengelola gizi di Puskesmas Rp 13.400.000, BOK stunting Rp 758.992.000, dan penguatan intervensi stunting Rp 2.691.000.000, semua program dan anggaran ini tidak menyentuh langsung anak-anak stunting.
Media-media di Sikka ramai memberitakan rendahnya keberpihakan anggaran kepada anak-anak stunting. Banyak yang kebakaran jenggot.
Inilah kemudian yang menyulut debat tidak berkualitas sejumlah orang yang emosional dan gagap. Inilah kemudian yang mempertontonkan ketidakcerdasan sejumlah orang yang mengaku cerdas membaca postur anggaran.
Anak-anak stunting, benar-benar terpinggirkan dan dianggap tidak penting di daerah ini. Sebuah kontradiksi yang jauh panggang dari api, ketika memperhadapkan ambisi Bupati Sikka dan keberpihakan anggaran.
Ya, negara belum sepenuhnya hadir di tengah-tengah anak-anak stunting. Semoga kelak, mereka tidak dijadikan komoditas politik untuk menaikkan popularitas para elit.*** (vicky da gomez)
