Aktifitas Aliran Gisi di Palue Dihentikan Sementara

0
531
Aktifitas Aliran Gisi di Palue Dihentikan Sementara
Suasana pertemuan di Kantor Kecamatan Palue terkait Aliran Gisi, Jumat (19/3) (foto: istimewa)

Maumere-SuaraSikka.com: Kisruh Aliran Gisi (Gereja Injil Seutuh Internasional) di Desa Ladolaka Kecamatan Palue berangsur normal. Aktifitas aliran ini untuk sementara dihentikan.

Aliran Gisi di Ladolaka boleh beraktifitas kembali setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka Herman Yoseph Reda Lete menjelaskan pemberhentian sementara aktifitas Aliran Gisi di Palue merupakan hasil keputusan bersama antara Kemenag Sikka, Polres Sikka, Kesbangpol Sikka, FKUB, Camat Palue, dan Pimpinan Aliran Gisi Sikka Pendeta Stefanus Sosu.

Keputusan bersama ini disepakati dalam pertemuan terbatas yang dilaksanakan di Mapolres Sikka, Kamis (18/3). Para pihak pengambil keputusan hadir pada kesempatan itu.

Keputusan ini hanya berlaku untuk Aliran Gisi di Palue. Sedangkan Aliran Gisi yang sementara aktif di Kelurahan Wailiti dengan 72 anggota, menjalankan aktifitas seperti biasa sambil memedomani regulasi yang ada.

Kepala Kantor Kemenag Sikka Herman Yoseph Reda Lete memimpin pertemuan terkait kisruh Aliran Gisi, Jumat (19/3) di Aula Kantor Kecamatan Palue (foto: istimewa)

“Hasil keputusan sudah saya sampaikan lagi kemarin waktu pertemuan di Kantor Kecamatan Palue,” terang Herman Yoseph Reda Lete di Maumere, Sabtu (20/3).

Dia mengatakan rekomendasi untuk menghentikan sementara aktifitas Aliran Gisi di Palue menyusul aksi penolakan warga masyarakat Ladolaka terhadap keberadaan aliran tersebut.

Warga Ladolaka, kata dia, menolak kehadiran Aliran Gisi, karena kuat dugaan pengikut aliran ini mengajak warga di situ untuk menjadi pengikut Aliran Gisi. Padahal, semua warga di situ sudah menganut agama Katolik.

“Regulasi mengatur tidak boleh menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, atau membujuk orang lain mengikuti kepercayaan dia dengan cara memberikan barang, uang atau sejenisnya,” jelas Herman Yoseph Reda Lete.

Hingga kini, lanjut dia, belum diketahui sejauh mana aktifitas Aliran Gisi di Palue. Pihaknya belum mendapatkan keterangan yang lebih pasti, karena pengikut Aliran Gisi di Palue, juga masyarakat yang menolak tidak memberikan keterangan secara transparan.

Lebih jauh dia menyinggung soal pendirian rumah ibadah. Untuk hal ini, kata dia, harus sesuai prosedural menurut regulasi.

Referensi pendirian rumah ibadah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Regulasi menyebutkan pendirian rumah ibadah harus dengan rekomendasi pemerintah kecamatan, FKUB, Kemenag setempat, dan rekomendasi Bupati.

Selain rekomendasi, harus pula dipenuhi syarat jumlah umat minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang disahkan institusi berwenang.

Syarat pendirian rumah ibadah, tambah dia, perlu adanya dukungan 60 orang dari sekitar lokasi tempat ibadah.

Sejumlah warga mengikuti pertemuan terkait kehadiran Aliran Gisi (foto: istimewa)

“Kalau syarat rekomendasi dan jumlah mimimal pengikut sudah dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban untuk fasilitasi,” ujar dia.

Pemberhentian sementara aktifitas Aliran Gisi di Palue, disambut baik semua pihak demi kerukunan dan ketenteraman di daerah itu.

Wandelinus Lunda, seorang pengikut Aliran Gisi di Palue yang hadir pada saat pertemuan dengan Kemenag di Kantor Kecamatan Palue, Jumat (19/3), menerima keputusan tersebut.

Warga Palue ini sebelumnya adalah penganut agama Katolik. Menurut Kepala Kantor Kemenag, pria ini mengaku menjadi pengikut Aliran Gisi karena kemauan sendiri, tanpa diming-imingi apapun.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini