Maumere-SuaraSikka.com: Kasus pukul tendang Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo terhadap SatPol PP mengundang reaksi anggota DPRD Sikka. Sebanyak 4 fraksi menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.
Empat fraksi menyampaikan penyesalan melalui pernyataan resmi pada Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Akhir TA 2020, Rabu (31/3) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Fraksi PKB Yoseph Don Bosko mengatakan pengakuan Kasat Pol PP pada rapat Pansus 1 LKPJ bahwa dia dan 3 anggotanya dipukul dan ditendang Saudara Bupati, menggambarkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi.
Dia menyebut tindakan Bupati Sikka yang memukul dan menendang Kasat Pol PP bersama 3 anggotanya, merupakan sebuah bentuk kekerasan verbal.
“Fraksi PKB menyatakan kecewa, kecewa, kecewa,” ungkap Yoseph Don Bosko.
Fraksi Partai Hanura menyayangkan tindakan Bupati Sikka. Menurut Fraksi ini, tindakan tersebut di luar batas kewajaran sebagai pejabat negara karena tidak ada pendasaran regulasi yang dapat membenarkan tindakan itu.
“Fraksi menyayangkan karena peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi. Fraksi menegaskan agar peristiwa seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegas Fraksi Partai Hanura.
Fraksi Partai Golkar ikut menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan Bupati Sikka.
“Bagaimana mungkin kekerasan ini bisa terjadi di lingkup pemerintah? Karena ini justeru menodai PP Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (1) dan (2),” sesal Fraksi Partai Golkar.
Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis menyayangkan pengakuan Kasat Pol PP yang menyebus kasus pukul tendang itu sebagai bagian dari bentuk pembinaan.
“Bagi Fraksi Partai Golkar, tidak ada aturan yang mengatur bahwa pola pembinaan dilakukan dengan cara kekerasan fisik atau pemukulan seperti itu,” tentang dia.
Fraksi Partai Golkar justeru kuatir jangan sampai tindakan kekerasan yang disebut sebagai pembinaan justeru berdampak luas kepada masyarakat pada saat SatPol PP turun ke tengah masyarakat untuk menegakkan peraturan daerah.
Sementara itu Fraksi Demokrat Sejahtera mengecam keras metode pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang represif di lingkup Pemkab Sikka.
Justeru sebaliknya, pembinaan PNS harus lebih mendorong pertumbuhan dan kesinambungan kualitas pegawai dalam suatu instansi.
Maria Christine Amelia Lomi, jurubicara Fraksi Demokrat Sejahtera mengatakan pembinaan pegawai pada hakikatnya adalah peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tuhas pokok dan fungsinya.
Salah satu bentuk pembinaan, menurut fraksi ini, yakni pembinaan disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Pembinaan yang humanis, proporsional dan berperikemanusiaan dengan berbasis kinerja adalah model pembinaan yang diharapkan fraksi. Bukan dengan mempertontonkan kekuatan fisik semata,” sindir Fraksi Demokrat Sejahtera.
Demokrat Sejahtera berharap ke depan model pembinaan yang membangun dan mendorong pelibatan aktif PNS untuk menyadari fungsi dan peran mereka yang cukup vital dalam pembangunan daerah ini.
Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Akhir TA 2020 dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, didampingi Ketua DPRD Donatus David. Hadir saat itu Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, Sekda Sikka, beserta pimpinan dan staf pada sejumlah organisasi perangkat daerah.
Sebagaimana diketahui Kasat Pol PP dan Damkar Adeodatus mengakui dia bersana 3 anggotanya dipukul dan ditendang Bupati Sikka pada Rabu (24/3) lalu.
Pemicunya karena dalam melaksanakan operasi yustisi penertiban masker, personil SatPol PP menjaring anak Bupati Sikka yang diketahui tidak mengenakan masker.*** (eny)
