Maumere-SuaraSikka.com: Pengamat hukum Marianus Gaharpung meminta Kejaksaan Negeri Sikka memanggil dan memeriksa Kepala BPBD Sikka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana terkait dana siluman Rp 5 miliar di BPBD Sikka.
Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 pihak itu, kata dia, karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Marianus Gaharpung merasa heran karena meskipun sadar tidak ada uang, tapi 3 pihak itu dengan tahu dan mau merencanakan kegiatan hingga terjadi pelaksanaan.
“Jadi kalau uang belum ada, ya tidak boleh dong ada proyek yang dikerjakan. Karena prinsip proyek negara harus bersadarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar dia.
Dia menegaskan bahwa pengerjaan proyek pemerintah harus diawali dengan perencanaan, penawaran oleh penyedia atau kontraktor atau penunjukkan langsung, lalu oleh panitia pengadaan diseleksi administrasi penyedia yang menawarkan kerja.
“Semuanya itu harus dengan dasar uang sudah ada. Jika (uang) tidak ada, harusnya tidak boleh. Di sini yang saya katakan adanya dugaan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang,” tegas dia.
Dia lalu menguraikan dasar dugaannya. Melawan hukum, kata dia, artinya peraturan mana yang digunakan untuk pengerjaan proyek dengan tanpa ada dana.
Lalu penyalagunaan wewenang, dia mempertanyakan kewenangan apa yang diberikan kepada Kepala BPBD untuk menggunakan dana siluman. Padahal, hemat dia, tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sikka.
“Oleh karena itu, saya mengimbau Kejaksaan Negeri Sikka segera memanggil dan memeriksa Kepala BPBD, PPK, dan kontraktor pelaksana, atas dasar apa proyek-proyek tersebut dikerjakan padahal dananya tidak ada, dan belum mendapat persetujuan DPRD,” imbuh dia.
Dia mengingatkan bahwa penggunaan uang negara harus ada pendasaran norma dan kewenangan.
Dia menambahkan jika proyek dikerjakan terlebih dahulu lalu dana untuk proyek tidak ada, patut dicurigai proyek yang dikerjakan ugal-ugalan dan berupa pesanan atau titipan dari oknum tertentu.
Karena itu, tegasnya lagi, Kejaksaan Negeri Sikka harus cepat tanggap dengan memanggil oknum-oknum yang ada di instansi BPBD Sikka dan kontraktor pelaksana.
“Jaksa tidak boleh tebang pilih dengan mendiamkan masalah ini,” tegas dia.
Sebagaimana diberitakan, Pansus 3 LKPJ Akhir TA 2020, mengungkap adanya dama siluman sebesar Rp 5 miliar.
Kepala BPBD Sikka Mohamad Daeng Bakir mengakui ada tambahan pekerjaan proyek tanggap darurat senilai Rp 5 miliar. Dia sendiri belum mengetahui sumber dananya, karena tidak termuat dalam APBD Sikka 2021.
Paket proyek tambahan tersebut sudah dikerjakan, bahkan ada yang sudah selesai dikerjakan.
PPK Yanuarius Antonius memastikan kontraktor melaksanakan pekerjaan tanpa ada SPMK.*** (eny)
