Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi-fraksi di DPRD Sikka menduga sejumlah proyek bermasalah. Kejaksaan Negeri setempat didorong melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
Sejumlah proyek yang bermasalah tersebut antara lain Pembangunan Puskesmas Waigete, Pengadaan Trafo Listrik di IGD RSUD TC Hillers Maumere, gedung mangkrak di Kantor Dinkes, termasuk pelaksanaan anggaran tanggap darurat kebencanaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu mubazirnya pengadaan mesin genzet pada setiap Puskesmas, Pembangunan Sumur Bor di Puskesmas Wolomarang, dan spesifikasi mesin kapal rujukan untuk Puskesmas Teluk.
Sikap fraksi-fraksi ini disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Akhir TA 2020, Rabu (31/3) malam.
Fraksi Partai Nasdem menegaskan terhadap sinyalemen pelaksanaan program kegiatan TA 2020 yang diduga kuat menyisakan masalah, aparat hukum agar segera melakulan pulbaket.
“Ini untuk memutus mata rantai mafia proyek pemerintah agar ada efek jera dan sekaligus menyelamatkan uang negara,” tegas Fraksi Partai Nasdem.
Hal senada disampaikan Fraksi Demokrat Sejahtera melalui Jurubicara Maria Christine Amelia Lomi.
“Fraksi mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan pulbaket atas sejumlah proyek yang terindikasi KKN dan dapat berakibat kerugian negara,” ujar wakil rakyat termuda usia itu.
Fraksi Partai Gerindra menukik tentang Pengadaan Trafo Listrik, yang hingga sekarang tidak dapat difungsikan.
Gerindra mempersoalkan mekanisne penunjukkan langsung (PL) atas proyek senilai Rp 1,8 miliar, yang diduga terjadi mark-up. Fraksi berpendapat mekanisme tersebut tidak sesuai aturan.
“Sekali lagi kami mendesak Kejaksaan Negeri Sikka untuk segera melakukan pulbaket terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan selama masa tanggap darurat pandemi Covid-19,” tegas Fraksi Partai Gerindra.
Masih tentang Pengadaan Trafo Listrik, Fraksi Partai Hanura juga mempersoalkan mekanisme PL sebagaimana dijelaskan Direktris RSUD TC Hillers pada saat rapat Pansus 3 LKPJ Akhir TA 2020.
“Kami menegaskan untuk segera dilakukan audit investigasi oleh pihak penegak hukum karena kami menilai pengadaan trafo listrik tidak sesuai regulasi,” ungkap Fraksi Partai Hanura.
Terkait sejumlah proyek yang diduga bermasalah ini, fraksi-fraksi sudah menyinggung sebelumnya pada saat menyampaikan pemandangan umum.
Hingga saat ini belum diketahui bagaimana sikap Kejaksaan Negeri Sikka terhadap dugaan pelbagai kasus proyek bermasalah di Kabupaten Sikka.
Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ Akhir TA 2020 dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa didampingi Ketua DPRD Sikka Donatus David.
Dari pemerintah hadir Wabup Sikka Romanus Woga, Sekda Sikka Adrianus Firminus Pareira, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah.*** (eny)
