Maumere-SuaraSikka.com: Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyebut Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo sebagai bunglon karena telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan di Pulau Semau Kabupaten Kupang, Jumat (27/8).
Advokat Peradi itu membandingkan sikap ketat Bupati Sikka terhadap prokes di daerahnya sendiri. Dia memberikan dua contoh kasus yakni penganiayaan warga hingga luka parah dan teror Satpol PP terhadap anak sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Sikka, Bupati nampak sangat ketat terhadap prokes Covid-19, sekalipun warganya harus dianiaya hingga luka parah bahkan anak sekolah pun diteror Satpol PP, demi prokes. Tetapi begitu Bupati keluar kandang, ko jadi liar, indisipliner, insubordinatif dan membangkangi prokes Covid-19,” kritik Petrus Selestinus melalui rilis kepada media ini.
Pengacara ini ikut mengomentari cuplikan rekaman video yang beredar laris pada media sosial. Dia memandang acara yang dilaksanakan di Pulau Semau, sangat mewah dan megah untuk ukuran masyarakat NTT.
Semua pejabat NTT seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, termasuk Bupati Sikka hadir pada acara yang melibatkan sejumlah artis.
“Semua mata terpana, nyaris tidak percaya bahwa penyelenggara acara itu Gubernur NTT,” ujar dia.
Petrus Selestinus berpendapat saat berada di Kupang, para pejabat itu seperti kerbau dicocok hidung. Padahal jelas, acara tersebut dikualifikasi sebagai melanggar peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi insubordinasi, pembangkangan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, mengkhianati Instruksi Gubernur NTT dan rasa keadilan publik.
“Terlebih-lebih ini masuk kategori sebagai tindak Pidana,” kata dia.
Dia menyoroti perilaku Bupati Sikka yang turut hadir pada acara tersebut, bahkan ikut menyanyi dan berjingkrak ria di atas panggung dalam kerumunan besar, dan tanpa mengenakan masker.
“Jelas ini perilaku yang tidak pantas, menjilat ludahnya sendiri dan tidak patut dicontoh oleh siapa pun. Ini jelas sikap yang tidak empati terhadap warga Sikka yang sedang kesulitan ekonomi akibat Covid-19,” sentil dia.
Pengacara yang berpraktik di Jakarta itu mengingatkan warga Sikka, agar mencatat secara baik perilaku buruk Bupati Sikka.
“Harus catat baik-baik, karena ini bukti watak pemimpin yang hanya mengabdi kepada kekuasaan, karenanya tidak layak dipercaya lagi,” tegas dia.
Petrus Selestinus lalu menyasar perilaku buruk itu ke ranah Pilkada 2024. Menurut dia, jika Bupati Sikka maju lagi pada Pilkada 2024, dia menyarankan masyarakat untuk tidak lagi memilihnya.
“Karena ini menjadi bukti sikap seorang pemimpin bunglon atau berwajah ganda, yang menjilat ludah sendiri,” ujar dia.
Petrus Selestinus mengatakan Bupati Sikka telah mengkhianati sendiri kebijakannya, Instruksi Gubernur, Instruksi Presiden bahkan Peraturan Perundang-Undangan yang melarang dan mengancam dengan pidana penjara.
“Atas dasar itu Bupati Sikka bisa dipidanakan,” kata dia.
Petrus Selestinus juga mengingatkan Kapolda NTT agar jangan bersikap bunglon. Dia berharap Kapolda NTT segera bertindak cepat sebelum Bupati se-NTT pulang ke daerah masing-masing.
“Kapolda NTT tidak boleh ikut-ikutan jadi bunglon. Sebelum Bupati-Bupati yang hadir pulang ke kampung masing-masing, lakukan upaya paksa dan kenakan tindakan kepolisian terlebih dahulu. Periksa dan berikan status tersangka seperti Rizieq Shihab di Jakarta, akibat berkumpul dan berkerumun, karena ini merupakan pelanggaran Prokes Covid-19 bahkan melanggar KUHP,” ujar dia.
Menurut Petrus Selestinus, Kapolda NTT dan jajarannya tidak perlu ragu-ragu menerapkan tindakan pidana terhadap kegiatan di Semau, karena memiliki landasan hukum yang sangat kuat.
Dia lalu menyebut Instruksi Kapolri dalam Surat Telegram terkait Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, Nomor ST/3220/XI/KES. 7./2020 tanggal 16/10/2020.
Dia mengutip dua butir perintah Kapolri. Pertama, agar seluruh jajaran Kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dan kedua, apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun.***
