




Maumere-SuaraSikka.com: Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2024 di Kabupaten Sikka diharapkan tidak mendapat intervensi dari siapa pun dan lembaga apapun, termasuk Bupati Sikka dan Pemkab Sikka.
Desakan ini menguat menyusul bocornya dokumen lampiran usulan Dapil Pemilu 2024 yang ditandatangani Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo yang juga adalah Ketua PDIP Sikka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumen tersebut kini beredar luas di media-media sosial, diduga kuat sengaja dibocorkan untuk menggiring opini publik demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua KPU Sikka Yohanes Kristotomus Feri yang dihubungi media ini, Kamis (17/2), mengaku tidak tahu-menahu terkait bocornya dokumen lampiran surat Bupati Sikka terkait usulan Dapil Pemilu 2024.
“Saya juga baru tahu kemarin pagi waktu dengar pendapat di DPRD. Kami tidak tahu soal tersebarnya draft usulan Bupati Sikka ke media-media sosial,” ungkap dia.
Dia menegaskan KPU Sikka belum mengeluarkan satu surat pun terkait penataan Dapil Pemilu 2024 di Kabupaten Sikka.
Feri Soge — demikian Ketua KPU Sikka ini biasa disapa — menjelaskan hingga sekarang PKPU tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Pemilu 2024 belum dikonsultasikan ke DPR RI.
“Kalau hitungan 20 bulan sebelum hari H, berarti Juni 2022 ini baru mulai. Sementara Dapil dimulai 16 bulan sebelum hari H, berarti Oktober 2024,” jelas komisioner dua periode ini.

Pendataan Wilayah Administrasi
Feri Soge mengatakan pada 18 Agustus 2021 lalu pihaknya menerima surat dari KPU RI yang meminta pendataan wilayah administrasi untuk persiapan penataan Dapil.
“Ada dua hal yang diminta, yaitu ada tidak pemekaran kecamatan, dan jumlah penduduk,” jelas dia.
Untuk hal itu, lanjut dia, KPU RI meminta KPU Sikka berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Lima hari kemudian, KPU Sikka menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Bupati Sikka, meminta dua hal sebagaimana penyampaian KPU RI.
Satu minggu kemudian, 1 September 2021, Bupati Sikka membalas surat KPU Sikka. Bupati Sikka menginformasikan tidak ada pemekaran kecamatan, dan sedang ada proses pemekaran 34 desa tetapi belum final.
“Lalu ada juga tambahan usulan seperti yang beredar di medsos,” ujar Feri Soge.
Feri Soge menambahkan informasi dari Bupati Sikka sudah diteruskan ke KPU RI, hanya pada 2 hal yang diminta KPU RI.
“Usulan tambahan dari Bupati Sikka tidak kami laporkan, karena itu di luar permintaan,” jelas Feri Soge.
Feri Soge mengatakan gara-gara draf usulan Bupati Sikka yang bocor, KPU Sikka “diserang” anggota DPRD Sikka pada saat rapat dengar pendapat.
“Sekitar 15 anggota Dewan yang tanya saya soal ini,” ungkap dia.
Feri Soge mengatakan sejauh ini KPU Sikka merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang tetap menjaga independesi dan tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan pihak lain.
“Bocoran” draft usulan Dapil Pemilu 2024 oleh Bupati Sikka, yakni 6-7 Dapil. Usulan ini ditentang banyak pihak karena mementingkan partai politik tertentu saja. *** (eny)















