Maumere-SuaraSikka.com: Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2021 senilai Rp 17 miliar lebih hingga kini belum dicairkan. Dampaknya, rumah kepala-kepala Puskesmas di Kabupaten Sikka didatangi penagih utang.
Gambaran penderitaan para tenaga kesehatan ini dideskripsikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sikka Stefanus Sumandi saat membacakan pemandangan umum fraksi atas LKPJ TA 2021, Selasa (22/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hingga saat ini, rumah-rumah Kepala Puskesmas didatangi orang-orang yang menagih utang. Mereka berutang dengan harapan dana BOK Tahun 2021 bisa dicairkan. Namun, harapan itu pupus. Mereka memilih misi mulia dengan berutang untuk menyelamatkan setiap nyawa yang sakit,” ungkap Stef Sumandi.
Politisi asal Kecamatan Mapitara ini juga menyinggung kendala hingga dana BOK belum dicairkan.
“Terdengar kabar bahwa proses realisasi anggaran kandas di tangan Bapak Kadis Kesehatan dan Bendahara. Semoga kabar ini tidak benar,” ujar Stef Sumandi.
Terhadap kondisi ini, Fraksi PDIP menegaskan agar segera dibayarkan hak-hak para tenaga kesehatan.
Ancaman Mutasi
Stef Sumandi mengatakan paramedis, dokter, dan petugas kesehatan lainnya merupakan garda terdepan di tengah wabah Covid dan demam berdarah dengue (DBD) untuk memperjuangkan hak-hak azasi manusia.
“Mereka mengorbankan segalanya, baik jiwa maupun raga dan keluarga, hanya untuk menyelamatkan jiwa yang lain,” ujar dia.
Namun, lanjut dia, justeru jasa mereka luput dari perhatian dan keberpihakan pihak-pihak yang mengurus nasib dan kehidupan mereka.
Wakil rakyat dua periode itu lalu menggambarkan para tenaga kesehatan menangis dalam diam lantaran tidak kuasa menghadapi ancaman mutasi yang keluar dari mulut-mulut yang mentasnamakan Bupati dan Wakil Bupati Sikka.
“Silent power itu mengancam akan memutasikan mereka jikalau bersuara,” singgung Stef Sumandi.
Merefleksi kasus dana BOK 2021 yang belum cair hingga kini, Stef Sumandi juga menyinggung insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid 19 bulan Juli-Desember 2021, operasional Puskesmas dan honor nakes dari dana BOK, insentif jaminan persalinan untuk bidan di Puskesmas, serta insrntif nakes di RSUD TC Hillers Maumere.
“Apakah dapat dibayarkan pada tahun 2022 ini?” tanya dia.
Dia juga menguraikan sejumlah persoalan lain yang dihadapi nakes. Misalnya, dana non kapitasi JKN tahun 2021 yang belum dibayarkan kepada Puskesmas, padahal informasi yang dihimpun bahwa dana tersebut sudah dicairkan oleh BPJS melalui rekening Dinas Kesehatan.
Selain itu, Stef Sumandi juga mengangkat persoalan dana konsumsi untuk tenaga vaksinator selama tahun 2021 yang juga belum dibayar.
Sebagaimana diketahui, para tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka terus mempersoalkan hak mereka akan dana BOK 2021 sebesar Rp 17 miliar yang hingga kini terendap pada rekening daerah dan belum bisa dicairkan.*** (eny)
