Maumere-SuaraSikka.com: Pengelolaan dana pinjaman daerah ternyata tidak seindah tujuannya. Pasalnya, banyak proyek yang bersumber dari pinjaman daerah ternyata terbengkelai.
Hampir semua fraksi di DPRD Sikka menyimpulkan hal yang sama melalui pemandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ TA 2021. Kesimpulan itu berangkat dari hasil monitoring selama 4 hari, Selasa-Jumat (15-18/3) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagian besar proyek dari dana pinjaman daerah masih 0 persen. Menurut fraksi-fraksi, fisik yang paling tinggi baru mencapai 15 persen. Sementara itu masa waktu kerja sudah mendekati jatuh tempo.
Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Perindo misalnya, malah menyebut pelaksanaan proyek baru sebatas peletakkan batu pertama.
Anggota Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis mengatakan berdasarkan pantauan, hampir semua pekerjaan belum dilaksanakan setelah peletakkan batu pertama.
“Kalau pun ada yang sudah dikerjakan, progressnya masih di bawah 15 persen,” ujar dia.
Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus menegaskan sejauh pengamatan fraksi di lapangan, dapat dipastikan sejauh ini kegiatan pinjaman daerah di seluruh wilayah Kabupaten Sikka baru sebatas seremonial peletakkan batu pertama dan pemasangan papan proyek.
Fraksi PAN menyampaikan keraguan dan ketidakyakinan bahwa pemerintah sudah bekerja cerdas dan taat azas pada semua tahapan pelaksanaan kegiatan terutama pada saat proses pelelangan dan penentuan penyedia jasa.
“Keraguan ini muncul dan tak terbantahkan karena adanya sejumlah kegiatan yang harus gagal lelang dan dilelang berulang kali, juga pada kegiatan di lapangan yang sangat lambat kemajuannya,” tukas dia.
Jurubicara Fraksi Partai Perindo Bernadus Kardiman menyebutkan sebagian besar proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah, belum dimulai dan baru sebatas peletakkan batu pertama.
“Bahkan yang kami temukan papan proyek belum ada yang terpasang,” kata dia.
Fraksi Partai Perindo menduga-duga persoalan ini terjadi karena lemahnya proses perencanaan atau bisa jadi karena lambatnya proses pencairan dana.
Rendahnya realisasi fisik proyek-proyek pinjaman daerah, juga disampaikan jurubicara Fraksi PKB Simon Subandi Supriadi. Fraksi PKB menyangsikan proyek-proyek tersebut bisa selesai tepat waktu.
“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, hampir semua proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah, belum terealisasi sesuai kalender kerja yang ada dalam dikumen kontrak. Bahkan ada yang sudah melewati massa kontrak, tetapi pekerjaa masih 0 persen,” ungkap dia.
Sorotan yang sama juga disampaikan Yoseph Nong Soni, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem. Dia malah memberi contoh kegiatan proyek yang selesai masa kontrak pada 16 Maret 2022, tetapi fisiknya masih 0 persen.
Fraksi Demokrat Adil Sejahtera dan Fraksi Partai Hanura ikut menyentil nasib dana pinjaman daerah karena banyak proyek yang masih 0 persen, bahkan ada yang putus kontrak.
Fraksi PDIP yang sejak awal mendukung kebijakan pinjaman daerah juga memastikan banyak kegiatan proyek yang belum dimulai sama sekali, padahal masa kontrak kerja sudah hampir berakhir.
Fraksi-Fraksi di DPRD Sikka meminta penjelasan pemerintah, sambil mendorong agar pemerintah serius menanggapi persoalan ini.
Terhadap persoalan pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah, pemerintah daerah setempat akan memberikan keterangan resmi pada agenda Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi yang dijadwalkan berlangsung Rabu (23/3) malam ini.*** (eny)
