Maumere-SuaraSikka.com: Proyek Jaringan Ijukutu di Kecamatan Paga Kabupaten Sikka dipastikan akan dilakukan lelang ulang. Namun keputusan tersebut ditentang berbagai pihak.
Salah satunya, datang dari Fransisko Soares Pati, Kuasa Hukum CV Putra Pratama. Dia menilai keputusan lelang ulang proyek tersebut tidak bisa diterima karena tidak ada dasar hukumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai Kuasa Hukum CV Putra Pratama, saya mendesak Kadis PUPR Sikka sebagai Pengguna Anggaran agar melaksanakan amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Jangan melawan Perpres tersebut,” tegas Fransisko Soares Pati, Selasa (6/7).
Dia mengatakan seharusnya Kadis PUPR Sikka membaca regulasi dengan teliti dan cermat. Regulasi yang dia maksudkan yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lalu aturan turunannya yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
Menurut dia, Pasal 38 ayat (4) telah secara tegas mengatur bahwa penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
Kriteria keadaan tertentu diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (5) huruf h yang menyebutkan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
Tindak lanjut mengenai tata cara penunjukkan langsung telah diatur melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Lampiran II angka 4.2.14 huruf c, dan angka V Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui E-Purchasing Penunjukkan Langsung.
Karena itu, kata dia, dalam hal tender/seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Penunjukkan Langsung dengan kriteria, kebutuhan tidak dapat ditunda, dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
“Saya mendesak Kadis PUPR Sikka untuk tunduk dan patuh pada perintah peraturan tersebut dan segera melaksanakan penunjukkan langsung, yang dilakukan dengan mengundang 12 peserta yang mengikuti tender ulang paket pekerjaan tersebut pada tanggal 17 Desember 2021,” tegas dia.
Fransisko Soares Pati meminta Kadis PUPR Sikka jangan bertindak layaknya seorang ahli hukum dengan menafsirkan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menjebak diri sendiri serta merugikan keuangan negara.
Dia mengingatkan Kadis PUPR Sikka agar jangan pernah keluar dari koridor penunjukkan langsung sebagai tindak lanjut tender ulang gagal.
Selain itu, Kadis PUPR Sikka harus objektif menindaklanjuti tender ulang gagal dengan penunjukkan langsung.
Jika tindak lanjut tender ulang paket pekerjaan Ijukutu yang telah dinyatakan gagal dilakukan dengan tender ulang, Fransisko Soares Pati memastikan seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut melalui mekanisme tender ulang Jilid 2 termasuk seluruh penggunaan keuangan negara untuk membiayai pembangunan proyek tersebut berpotensi dinyatakan ilegal atau tidak sah dengan segala akibatnya.
“Secara yuridis tidak ada satu pun ketentuan hukum di Republik Indonesia yang mengatur tender ulang gagal dengan tender ulang, atau tender ulang di atas tender ulang gagal,” seru dia.
Dia menegaskan harus dipahami bahwa sebuah aturan yang sudah jelas, tidak dapat ditafsirkan. Oleh karena itu, lanjut Fransisko Soares Pati, Kadis PUPR Sikka tidak boleh menafsirkan lain bunyi ketentuan Pasal 38 huruf h, selain melaksanakan PL.
“Jangan membuang waktu dan mengorbankan kebutuhan masyarakat Desa Wolowiro akan jaringan air beraih hanya karena menunggu penafsiran Kadis PUPR Sikka,” ujar dia.
Sebagaimana diketahui, Proyek Jaringan Ijukutu senilai Rp 4 miliar lebih pernah mengalami gagal lelang. Lalu kemudian dilakukan pelelangan ulang. Ternyata pelelangan ulang kemudian mengalami lagi kegagalan, yang kemudian diputuskan lagi dengan lelang ulang.*** (eny)
