Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka menyebut ada 2 peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Sialnya, peristiwa bersejarah itu justeru ternoda.
Catatan sejarah tahun 2022 oleh Fraksi Partai Golkar ini tertuang dalam Pendapat Akhir Fraksi tentang Persetujuan DPRD atas Rancangan APBD Sikka Tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Golkar menulis tahun 2022 mengisahkan begitu banyak peristiwa yang perlu dikenang.
“Tahun 2022 memiliki bobot dan makna tersendiri yang tidak bisa dihilangkan dan dilupakan begitu saja,” tulis Fraksi Partai Golkar.
Sejatinya Fraksi Partai Golkar mencatat lebih dari 2 peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2022.
Pertama, gelombang pandemi Covid-19 yang mulai melandai, seiring dengan geliat roda perekonomian yang mulai bangkit kembali.
Kedua, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman daerah yang terbengkelai dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ketiga, proses perpanjangan izin penggunaan tanah eks HGU Nangahale oleh PT Kris Rana yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat setempat.
Keempat, pendefinitifan 34 desa persiapan dengan penyerahan nomor registrasi desa oleh Bupati Sikka.
Dan kelima, belanja DAU yang tidak bisa diproses sebesar Rp 26.104.579.507.
Dari 5 peristiwa bersejarah, Fraksi Partai menyebut 2 peristiwa yang paling penting yakni pinjaman daerah dan pendefinitifan desa-desa persiapan.
Pinjaman Daerah
Pekerjaan yang bersumber dari dana pinjaman daerah, oleh Fraksi Partai Golkar disebut dengan tebengkelai dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Contoh kasus yakni pekerjaan air minum IKK Paga mata air Ijukutu di Kecamatan Paga. Contoh lain yakni pemboran air di Desa Iantena Kecamatan Kangae yang tidak mendapatkan air pada tempat yang disurvei.
Selain itu, pekerjaan air minum bersih di Desa Umagera Kecamatan Kewapante. Menurut perencanaan, dilakukan pekerjaan jaringan pipa dari sumur bor ke bak reserfoar serta mesin pompa.
Namun, hanya dikerjakan bak dan pemasangan pipa. Sedangkan pekerjaan lainnya tidak dilaksanakan. Akibatnya, hingga saat ini air tidak keluar.
Kasus lain yang docontohkan yakni persentase progress Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Doreng, yang disebut masih di bawah 20 persen.
Fraksi Partai Golkar juga menyentil pekerjaan beberapa ruas jalan yang belum tuntas bahkan belum mulai sama sekali.
Antara lain disebutkan ruas jalan Patimoa-Arawawo di Desa Korobhera Kecamatan Mego, ruas jalan Nangablo-Hagarahu, ruas jalan Nita-Ri’it, dan beberapa ruas jalan lainnya.
“Fraksi Partai Golkar mengangkat ini karena kegiatan ini bersumber dari dana pinjaman daerah yang menbebani DAU hingga 8 tahun ke depan,” tulis Fraksi Partai Golkar.
Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu mengatakan kebijakan pinjaman daerah merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Sikka yakni berutang dengan menggadaikan DAU untuk mempercepat proses pembangunan.
“Tetapi tidak digunakan dengan baik sehingga sampai sekarang masyarakat belum menikmatinya,” ujar dia.
Definitif Desa Baru
Peristiwa bersejarah yang disebut penting oleh Fraksi Partai Golkar yakni proses pendefinitifan 34 desa menjadi desa baru.
Fraksi Partai Golkar menyebut peristiwa monumental ini adalah keberhasilan pemerintah sekarang melanjutkan kebijakan yang sudah diambil pemerintah sebelumnya.
Sayangnya, kesuksesan ini, kata Fraksi Partai Golkar, sempat ternoda. Cacat pertama yakni informasi nomor register kode desa yang salah, akibat tertukar dengan kode desa di wilayah Kabupaten Nagekeo.
Momen penyerahan kode desa dikemas sebagai kunjungan kerja Bupati Sikka yang disambut dengan meriah. Namun setelah itu, cacat yang kedua, muncul tagihan-tagihan utang kepada aparat desa dan para kader. Akibatnya honor mereka dipotong untuk membiayai kegiatan dimaksud.
Cacat lainnya, sebut Fraksi Partai Golkar yakni masih ada lagi janji-janji pembangunan yang tidak masuk akal dan terkesan menghayal.
Janji-janji yang tidak masuk akal seperti membangun jembatan layang dari Wairotang ke Waiara di Kecamatan Kewapante untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di ex Pasar Geliting. Juga pembangunan universitas di lokasi Pasar Wairkoja.
“Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan bahwa masysrakat membutuhkan jawaban dan tindakan konkrit atas pertanyaan mereka, bukan janji-janji palsu yang tidak masuk akal,” tegas Fraksi Partai Golkar.
Terhadap catatan sejarah di tahun 2022, Fraksi Partai Golkar menyebut 2 peristiwa penting itu telah ternoda.
Padahal, hemat Fraksi Partai Golkar, seharusnya dua peristiwa besar tersebut menyadarkan para pemimpin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.*** (eny)
