Maumere-Suara Sikka.com: Fraksi-Fraksi di DPRD Sikka menyoroti rendahnya pencapaian pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022, termasuk realisasi sementara PAD tahun anggaran 2023.
Tidak tanggung-tanggung, saat menyampaikan pemandangan umum, Jumat (28/7), beberapa fraksi malah menyindir Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo yang pernah mengklaim dirinya sebagai Master PAD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, dalam Pengantar Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Bupati Sikka menjelaskan realisasi PAD sebesar Rp 96.656.644.905,07 atau setara 91,42 persen dari target sebesar Rp 105.724.221.360.
Catatan media ini, dua kendala rendahnya pencapaian PAD yakni pada pos Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pendapatan Pajak Daerah, realisasi sebesar Rp 21.604.888.101 atau setara 62 persen dari target sebesar Rp 34.847.445.100.
PAD Sikka bisa tertolong karena pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai target 100 persen, dan pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mencapai 123,58 persen.
Sedangkan Retribusi Daerah, realisasi sebesar Rp 8.304.664.482 atau setara 50,21 persen dari target sebesar Rp 16.538.283.103.
Bupati Sikka menambahkan kondisi keuangan pemerintah daerah semakin sulit dengan capaian realisasi PAD hingga 14 Juli 2023 yang masih berada di 31,23 persen dari target sebesar Rp 105.869.332.988.
Ketua Fraksi PAN Philipus Fransiskus menyebut selama 5 tahun terakhir ini Kabupaten Sikka tidak pernah bisa mencapai 100 persen target pencapaian PAD, apalagi melampaui target.
“Kemampuan pemerintah dalam mendongkrak pendapatan daerah dalam hampir 5 tahun terakhir ini, hanyalah cerita belaka dari berbagai cerita indah dan sesumbar Bupati Sikka yang katanya master PAD,” ujar dia.
Fraksi Partai Perindo juga menyentil hal yang sama. Bernadus Kardiman, Sekretaris Fraksi Partai Perindo menyayangkan prestasi Roma yang mengantar Kabupaten Sikka pada posisi terburuk sedaratan Flores.
“Dan ini sejarah buruk yang ditorehkan pemerintah sekarang yang nota bene adalah master PAD,” sebut Bernadus Kardiman.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Yosef Nong Soni beranggapan Badan Pendapatan Daerah yang mengelola PAD sangat tidak optimal dan tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai koordinator pengelola PAD.
Sementara itu Sekretaris Fraksi Demokrat Adil Sejahtera Bahruddin mengatakan seharusnya realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah bisa ditingkatkan.
“Mengapa 2 pos ini serapannya kecil? Aoakah karena ada permainan di dalamnya, ataukah karena pasifnya penerintah untuk melaksanakan kontrol?” tanya dia.
Dia berharap, ke depan pemerintah memberikan reward dan punishment kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Bila perlu, kata dia, melakukan pergantian jika tidak mampu menghasilkan pendapatan pajak dan retribusi di atas 80 persen.
Kondisi buruk PAD Sikka pernah disinggung Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria yang baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Sikka.
“PAD Sikka cuma 1 digit, (kabupaten) ini sangat tergantung dana dari pusat,” ungkap dia.
Dari aspek pendapatan pajak daerah, Dian Patria memastikan masih banyak yang belum dioptimalkan. Dia menemukan ada wajib pajak yang harusnya membayar lebih besar, justeru malah lebih kecil dari wajib pajak lainnya.
“Nilainya harus besar, tapi kecil saja dilaporkan, nah Pemda ikut saja. Apa yang dilaporkan wajib pajak, tidak pernah dikejar, jangan sampai ada potensi korupsi di sini,” sentil dia.
Dia menangkap kesan bisa saja aparatur Pemkab Sikka tidak melakukan pengecekan di lapangan, dan lebih bersifat pasrah serta mempercayai saja laporan wajib pajak.
Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dipimpin Ketua DPRD Sikka Donatus David.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo tidak hadir pada saat itu. Hadir hanya Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, bersama Sekda Sikka serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah.*** (eny)
