Maumere-SuaraSikka.com: Jelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Puskesmas Bola, penasihat hukum terdakwa Marianus Gaharpung justeru mempertanyakan letak kesalahan kliennya.
Pertanyaan menggugah ini berangkat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan pada Pengadilan Tipikor Kupang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di mana letak kesalahan substansial dari klien saya Dedy Benyamin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Domi Kilok selaku kontraktor pelaksana?” tanya Marianus Gaharpung.
Dari fakta persidangan, Marianus Gaharpung mengaku tidak menemukan kesalahan-kesalahan substansial yang dilakukan kliennya.
Fakta persidangan mengungkapkan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan selalu diawasi Alfredus Edison Raymundus Naga selaku pengawas lapangan dari CV Triparty Tirtha Engineering.
Jika terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan, maka Dedy Benyamin selaku PPK selalu menegur dan mengundang rapat pelaksana lapangan dan kontraktor pelaksana untuk meminta pertanggungjawaban agar segera diselesaikan.
Dalam rapat-rapat, ungkap dia, Edison Naga selaku pengawas lapangan
CV Triparty Tirtha Engineering dan Domi Kilok selaku kontraktor pelaksana bersedia dan sanggup menyelesaikan.
Dengan demikian, hemat dia, jika terjadi masalah aspek kualitas pekerjaan, hemat dia, yang harus bertanggungjawab adalah konsultan perencana dan pengawas pembangunan.
Dalam konteks ini, Marianus Gaharpung berpendapat Kejaksaan Negeri Sikka bekerja tidak profesional, karena menetapkan tersangka tanpa membedakan mana yang menjadi tanggung jawab pribadi dan mana yang menjadi tanggung jawab jabatan.
Dia mengatakan jika kliennya mengetahui pekerjaan tidak berkualitas atau ikut merekayasa laporan kemajuan pekerjaan agar dilakukan pencairan dana proyek, maka sebagai penasihat hukum dia menegaskan kliennya harus bertanggungjawab, karena melakukan penyalagunaan wewenang dan turut berkonspirasi bersama-sama konsultan pengawas.
“Tetapi hingga sidang minggu lalu, tidak terbukti di depan persidangan kalau dua klien saya pernah bersama-sama Edison merekayasa dokumen sebagai dasar pencairan dana proyek. Sehingga pertanyaannya, di mana kesalahan substansial dari PPK dan kontraktor?” beber dia.
Apalagi, tambah dia, saksi-saksi pada perkara ini, seperti tim teknis, tim pemeriksa hasil pekerjaan dan kuasa pengguna anggaran, di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa seluruh proses pekerjaan berjalan dengan baik.
Berangkat dari fakta-fakta tersebut, Marianus Gaharpung mengingatkan Kejaksaan Negeri Sikka agar benar-benar bersikap realistis memberikan tuntutan kepada kliennya.
“Penuntutan harus realistis dengan fakta persidangan serta pakai nurani. Jangan asal tuntut untuk memenuhi aspek formal belaka. Karena ini menyangkut nasib PPK dan kontraktor,” tegas dia.
Sidang perkara dugaan tipikor Pembangunam Puskesmas Bola, kini memasuki tahapan penuntutan. Sesuai jadwal, sidang penuntutan akan digelar pada Senin (7/6) mendatang.
Proyek Pembangunan Puskesmas Bola
senilai Rp 3.969.114.271,01, dikerjakan oleh CV Cipta Konstruksi Indah. Dalam perkembangan proyek ini menuai masalah. Kejaksaan Negeri Sikka menetapkan PPK dan kontraktor pelaksana sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 540 juta lebih.*** (eny)
