Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah merespon cepat atas merebaknya varian Covid-19, Omicron, yang baru-baru ini terkonfirmasi di beberapa negara.
Hal ini disampaikan melalui konferensi pers secara virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Minggu (28/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin, tetapi ini semua masih terus dipelajari oleh para ahli,” jelas Luhut Pandjaitan sebagaimana rilis Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dengan banyaknya mutasi tersebut, lanjut dia, WHO telah meningkatkan status varian tersebut menjadi variant of concern atau varian yang mengkuatirkan dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai Varian Omicron.
Sampai dengan Minggu (28/11), telah ada 13 negara yang mengumumkan bahwa
mereka sudah mendeteksi (confirmed dan probable cases) Varian
Omicron di negara mereka.
Dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana, Varian Omicron ini ditemukan pula di antaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hongkong.
“Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara,” tegas Luhut.
Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan penting yang dirangkum ke dalam empat poin utama.
Pertama, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong.
“Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1×24 jam,” tutur Menko Luhut.
Pelarangan tersebut, lanjutnya, akan berlangsung selama 14 hari.
Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari.
Ketiga, pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri di luar sebelas negara yang masuk daftar, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.
Dan keempat, tambah Luhut, kebijakan karantina akan diberlakukan mulai Senin (29/11) pukul 00.00 WIB.
“Daftar negara yang ada dapat bertambah maupun berkurang berdasarkan evaluasi berkala yang akan dilakukan. Kementerian Kesehatan akan melakukan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positip perjalanan luar negeri,” tegas Menko Luhut.
Pemerintah, menurut dia, akan terus mencermati perkembangan varian ini.
“Akan kita lihat bersama perkembangan varian ini dalam 2 minggu ke depan, sehingga kerja sama dengan seluruh masyarakat maupun kerja sama internasional sangat diperlukan,” pinta dia.
Luhut memastikan Indonesia telah menangani kasus Covid-19 dengan maksimal.
“Hal ini patut disyukuri, tetapi perlu terus meningkatkan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi, percepatan vaksin juga penting. Vaksin tetap efektif dan harus terus digerakkan. Utamanya menjelang Natal dan Tahun Baru, kita harus mengambil langkah antisipasi,” imbuh Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menekankan agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi varian baru ini.
“Yang penting kita harus waspada. Setiap harinya para ahli dari seluruh dunia terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi Covid-19. Yang diperlukan tentu ketaatan kita terhadap protokol kesehatan dan pemerintah akan berusaha dengan maksimal dalam mencegah ini semua,” ujar dia.
Pada bagian lain, Luhut Pandjaitan terus mengingatkan kembali agar masyarakat harus tetap waspada tanpa perlu panik, dan mempercayai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah ini sudah didiskusikan dengan para ahli.
“Kami mengambil langkah tengah, agar ada keseimbangan antara penanganan dengan kehidupan perekonomian kita. Terus tingkatkan protokol kesehatan, patuh dengan penggunaan Peduli Lindungi, dan kerja sama kita semua dapat membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Luhut.
Hadir dalam konferensi pers ini selain Menteri Kesehatan juga Kepala BNPB, serta para epidemolog dari Universitas Indonesia, UGM dan Unair yang dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan pandemi Covid-19.*** (*/eny)
