Roma Pimpin Sikka, Kasus Korupsi Kian Marak

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sikka  mengungkapkan keprihatinan karena selama kepemimpinan Bupati Fransiksus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Romanus Woga, yang familiar dengan tagline Roma, kasus korupsi kian marak di Kabupaten Sikka.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Yosef Nong Soni saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap LKPJ TA 2021, Selasa (5/4).

“Fraksi menilai bahwa suatu hal yang sangat menonjol dalam kepemimpinan periode ini, selalu muncul pada setiap tahun, adalah kasus-kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara/daerah yang kian marak, dan menggugah keprihatinan kita semua. Kasus demi kasus yang bermunculan setiap waktu, entah kapan berakhir, sangatlah sulit diprediksi,” ungkap Yosef Nong Soni.

Karena itu Fraksi Partai Nasdem mengingatkan Roma agar sisa waktu 1,5 tahun ini, perlu upaya menggalakkan semangat dan spirit anti korupsi.

Menurut Fraksi Partai Nasdem, pada dasarnya anti korupsi merupakan suatu kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

Semangat anti korupsi yang dimaksudkan Fraksi Partai Nasdem yakni meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan uang negara/daerah.

Pilih Pemimpin Anti Korupsi
Fraksi Partai Nasdem mengusulkan upaya yang ditempuh dalam semangat anti korupsi yakni melalui langkah-langkah strategis anti korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia atau personalia.

Dari aspek perbaikan sistem, Fraksi Partai Nasdem menilai saat ini sudah cukup baik dan memadai, dengan hadirnya beberapa sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi keuangan dan pembangunan.

Justeru yang menjadi masalah, menurut Fraksi Partai Nasdem yakni upaya perbaikan manusia atau personalia. Perbaikan manusia, hemat Fraksi Partai Nasdem, sangat berat dan sulit, ibarat mengurai benang kusut perilaku koruptif.

Untuk perbaikan manusia, Fraksi Partai Nasdem mencatat beberapa upaya yang perlu dilakukan seperti memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman dan warga bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengentaskan kemiskinan dengan memperbaiki penghasilan aparatur.

Upaya lain yang perlu dilakukan yakni memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, dan memiliki kepedulian serta tanggap dan bisa menjadi teladan sebagai pemimpin yang tidak koruptif.

Bom Waktu
Yosef Nong Soni mengatakan fenomena gunung es korupsi di Kabupaten Sikka ibarat bom waktu yang siap meledak setiap waktu.

Dia juga menyinggung hadirnya kelompok-kelompok kepentingan yang ingin  meraup keuntungan di balik proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Perilaku kelompok-kelompok ini patut dipertanyakan,” ujar dia.

Reformasi Birokrasi
Sehubungan dengan maraknya dugaan praktik korupsi di Kabupaten Sikka, Fraksi Partai Nasdem juga menyentil kebijakam reformasi birokrasi.

Yosef Nong Soni mengatakan, mengacu kepada dokumen RPJMD 2018-2023 dan Perubahannya, sangat bagus jika dilaksanakan sesuai amanat RPJMD tersebut.

Tetapi, ujar dia, fakta menunjukkan bahwa proses mutasi, rotasi dan promosi sangat tidak elok.

“Hanya menempatkan orang-orang untuk melanggengkan proses periode berikutnya, dengan tidak memperhatikan kompetensi, syarat jabatan, kemampuan serta hasil evaluasi kinerja,” ujar dia.

Dengan reformasi birokrasi model seperti itu, Fraksi Partai Nasdem mengaku tidak heran jika akhir-akhir ini aparatur mempertontonkan sikap dan perilaku apatis melalui kerja-kerja yang kurang bahkan tidak maksimal.

Fraksi Partai Nasdem memberikan contoh pelaksanaaan proyek-proyek yang dibiayai dari dana pinjaman daerah, yang rata-rata capaiannya berkisar pada 15 persen fisik, sementara kontrak hampir berakhir.

“Lalu apa yang patut dibanggakan? Hanya melalui mimpi-lah jawabannya,” sindir dia.

Catatan media ini, Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Puskesmas Bola bersama kontraktor pelaksana, terantuk kasus korupsi, dan kini sedang menjalani tahanan.

Selanjutnya, pengadaan trafo di RSUD TC Hillers Maumere, kini sedang dalam proses sidang di Pengadilan Tipikor Kupang. Selain PPK, terdapat juga 3 orang non ASN yang ditetapkan jadi tersangka.

Kini sedang terkuak dugaan penyalahgunaan dana belanja tidak terduga (BTT) tahun 2021 pada BPBD Sikka, sebagaimana hasil audit sementara BPK RI.

Namun menurut Kepala BPBD Sikka Yohanes Baptista Laba masalah tersebut sifatnya hanya temuan administratif, dan sudah bisa dipertanggungjawabkan.*** (eny)