Pencairan Dana Pinjaman Daerah Tahap 3 Bakal Terkendala

Maumere-SuaraSikka.com: Pencairan Dana Pinjaman Daerah  Tahap 3 untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kabupaten Sikka, diperkirakan bakal mengalami kendala.

Pasalnya penyerapan fisik dan keuangan sama sekali tidak mendukung.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo saat menyampaikan Pidato Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, mengatakan Pemkab Sikka telah menerima Dana PEN sebesar Rp 151.378.369.100.

Penerimaan Dana PEN melalui 2 tahap, yakni Tahap 1 sebesar Rp 54.063.703.250, dan Tahap 2 sebesar Rp 97.314.665.850.

“Realisasi keuangan mencapai Rp 52.527.140.211,66,” ujar Bupati Sikka di depan forum paripurna DPRD Sikka, Senin (27/6).

Dia menguraikan implementasi Dana PEN tersebar pada dua satuan kerja perangkat daerah yakni Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan.

Dinas PUPR Sikka melaksanakan 141 paket dengan nilai anggaran Rp 165.440.781.437,60. Hingga kini realisasi fisik mencapai 49,54 persen, dan realisasi keuangan sebesar Rp 52.189.583.711,66.

Dari 141 paket pekerjaan pada Dinas PUPR, Bupati Sikka memastikan 128 paket sudah dikontrakkan, dengan anggaran senilai Rp 149.940.814.719,53.

Namun, kata dia, terdapat 7 paket senilai Rp 18.574.932.282 sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan 6 paket pekerjaan senilai Rp 8.145.830.000 belum dikerjakan.

Sementara Dinas Kesehatan Sikka mengelola 19 paket pekerjaan dengan anggaran senilai Rp 38.398.102.000. Saat kini realisasi fisik mencapai 5,26 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp 337.556.000.

Pada Dinas Kesehatan Sikka, 5 paket kontrak telah mencapai 100 persen. Sementara 14 paket pekerjaan senilai Rp 38.060.545.500 sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Bupati Sikka menambahkan dari gambaran realisasi fisik dan keuangan, terdapat kendala yang dihadapi saat kegiatan pelaksanaan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah.

Setidaknya terdapat 4 kendala yang disinggung Bupato Sikka. Pertama, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang, sehingga dilakukan pelelangan ulang.

Kedua, pada Januari sampai Maret 2022, terjadi anomali cuaca di wilayah NTT, termasuk Kabupaten Sikka, yang menyebabkan terkendalanya pekerjaan di lapangan.

Ketiga, pada pekerjaan pembangunan air minum bersih, sebagian besar material non lokal harus dipesan secara khusus, dan didatangkan dari luar Kabupaten Sikka.

Dan keempat, kondisi geografis dan topografi yang cukup sulit menghambat distribusi material dan pelaksanaan pekerjaan.

“Berbagai kendala tersebut, sangat mempengaruhi persyaratan untuk pengajuan pencairan Dana PEN Tahap 3 yang batas waktunya adalah tanggal 31 Juli 2022,” ujar Bupati Sikka.

Terhadap kondisi ini, Bupati Sikka mengatakan pemerintah akan melakukan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan target penyerapan fisik dan keuangan per paket pekerjaan mana saja yang dapat mendukung pengajuan Dana Tahap 3.

“Perlu saya sampaikan bahwa tanggal 31 juli 2022 adalah batas waktu pencairan Dana PEN dari PT SMI, bukan batas waktu pengajuan dana,” ingat dia.

Pemerintah daerah akan berupaya mengajukan Dana Tahap 3 pada pertengahan Juli 2022, mengingat proses pencairan Dana PEN juga membutuhkan waktu dalam verifikasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sebagaimana diketahui, Pemkab Sikka mendapatkan pinjaman daerah dari PT SMI sebesar Rp 216.450.090.000.

Penandatanganan kontrak pinjaman daerah bersama PT SMI dilaksanakan secara virtual pada 4 Agustus 2021 lalu.*** (eny)