Golkar Sebut Wajah Birokrasi Sikka Masih Kelihatan Bopeng

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Golkar menyebut wajah birokrasi di Kabupaten Sikka masih kelihatan bopeng dalam beberapa tahun terakhir ini.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu, terdapat beberapa faktor yang melandasi cara pandang Fraksi Partai Golkar.

Pertama, penempatan jabatan struktural yang keluar dari prinsip the right man on the right place. Kedua, dipicu oleh lemah dan rapuhnya koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan dari atas. Ketiga, mental birokrat yang hanya menghabiskan uang.

“Hal ini nampak jelas dari realisasi pendapatan yang jauh dari target,” demikian disampaikan Antonius Hendrikus Rebu saat menyikapi Pidato Pengantar KUAPPAS TA 2023, Rabu (20/7).

Antonius Hendrikus Rebu mengkritisi pendapatan daerah Kabupaten Sikka sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Sikka Romanus Woga sehari sebelumnya.

Romanus Woga menjelaskan pendapatan Kabupaten Sikka TA 2022 sebesar Rp 1.183.365.000.000 dengan realisasi per 15 Juli 2022 baru mencapai Rp 494.935.319.769,16 atau setara 41,82 persen.

Untuk tahun 2023 ini, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 911.370.000.000, belum termasuk dana alokasi khusus dan dana insentif daerah.

Antonius Hendrikus Rebu menyebut salah satu contoh wajah bopeng birokrasi Sikka yakni membengkaknya struktur organisasi di Perumda Mawarani, yang menyebabkan perusahaan daerah ini kolaps.

Padahal, kata dia, DPRD Sikka sudah merekomendasikan agar struktur Perumda Mawarani lebih ramping.

Dia menambahkan, dari dinas yang ada sekarang ini, beberapa di antaranya dikepalai oleh pejabat yang latar belakang pendidikan, wawasan dan kemampuan, sama sekali tidak menunjang kinerja kerja yang maksimal.

Sebaliknya, kata dia, beberapa kepala dinas yang sudah ditempatkan persis dengan spesifikasi ilmu, malah tidak bisa berbuat banyak akibat terpengaruh tekanan-tekanan dari luar termasuk tim sukses, dan lebih banyak tergantung kepada petunjuk pimpinan yang lebih tinggi.

Hantu Korupsi
Antonius Hendrikus Rebu juga menyinggung maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sudah berurat akar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sikka.

“Di tubuh birokrasi Kabupaten Sikka, hantu KKN masih bergentayangan, karena tidak gampang dibasmi begitu saja seperti membalikkan telapak tangan,” ujar dia.

Dia menyinggung kasus terbaru dugaan tindak pidana korupsi pada kebijakan pengeluaran belanja tidak terduga (BTT) dan pengadaan kebutuhan dasar permakanan dalam penanganam tanggap darurat.

Lucunya, kata Antonius Hendrikus Rebu, dalam proses pemberantasan KKN, Pemkab Sikka melalui Inspektorat menggambarkan bahwa penyimpangan kebijakan dan dana sebagian besar dilakukan aparatur desa.

“Padahal, kalau kita mau jujur, dari sisi kebijakan dan besarnya dana, semuanya lebih banyak bertumpuk dan bergelimang di tingkat kabupaten,” ujar dia.

Fraksi Partai Golkar menambahkan mutasi dan promosi jabatan juga kerap sangat bersinggunggan dengan nepotisme, kedekatan, dan keamanan posisi.

Meski persoalan ini tidak terlalu menguak karena dilindungi analisa jabatan, namun, kata Antonius Hendrikus Rebu, terkadang melahirkan kesan-kesan miring.

Selain itu, praktik-praktik kolusi dalam urusan tender proyek juga semakin tidak terhindarkan.

Pada titik inilah, menurut Fraksi Partai Golkar, tantangan akan pemberantasan KKN menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat.

“Memang cukup sulit untuk melenyapkan hantu KKN, apalagi ketika kita terus tidur terlena, mabuk, bahkan terlibat di dalamnya,” sindir Antonius Hendrikus Rebu.

Kesadaran Hak Politik
Pada bagian lain, Antonius Hendrikus Rebu menyebutkan bahwa belakangan ini terjadi peningkatan kesadaran akan hak-hak politik masyarakat.

Dua contoh kasus, yakni demonstrasi mahasiswa terhadap prnyalahgunaan dana BTT, dan kasus Pilkades Reroroba di Kecamatan Magepanda.

Kondisi ini, kata Antonius Hendrikus Rebu, akan dilihat sebagai ancaman terhadap kemapanan para penyelenggara pemerintahan apabila tidak tampak keberpihakan kepada rakyat.

Masalahnya, lanjut dia, bakal menjadi lebar, jika persoalan rakyat ditangani sangat lamban, apalagi jika ada oknum birokrat yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks ini, Fraksi Partai Golkar berpendapat Kabupaten Sikka menbutuhkan perangkat birokrat yang punya komitmen tulus melayani rakyat dengan hati.

“Sikka butuh perangkat eksekutif yang andal, dipimpin seorang bupati dan wakil bupati yang profesional manajerialnya, proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menghadapi tantangan global yang mengancam keselamatan komunitas di daerah ini,” tukas Antonius Hendrikus Rebu.

Untuk itulah, kata dia, Fraksi Partai Golkar perlu dan harus tetap mengingatkan agar performance birokrat yang hanya memposisikan rakyat sebagai objek yang harus dikuasai, tidak boleh ditampilkan lagi.

Juga termasuk birokrat yang lebih mementingkan keamanan posisi, dari pada melayani kepentingan rakyat.

Apalagi, tambah Antonius Hendrikus Rebu, kalau gaya birokrat yang kurang resonsif dan lebih banyak menunggu petunjuk dari atasannya.

Semua hal itu, kata Antonius Hendrikus Rebu, akan berdampak pada lambannya pelayanan publik kepada masyarakat.*** (eny)