Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka dianggap terlalu dingin menghadapi kemelut dana belanja tidak terduga (BTT) di daerah itu. Karena itu perlu gerakan rakyat untuk mendorong lembaga legislatif tersebut menggunakan hak interpelasi.
Pendapat ini disampaikan Marianus Gaharpung, seorang pengamat hukum yang sementara ini berdomisili di Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hak interpelasi yang dimaksudkan, kata Marianus Gaharpung, yakni meminta keterangan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo terkait empat kali Perubahan APBD Sikka TA 2021.
Masalah krusialnya, karena Pelaksanaan Perubahan APBD 2021 dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sikka tanpa mekanisme dan persetujuan DPRD setempat.
Marianus Gaharpung mengatakan dengan pendasaran logika apa saja, perubahan empat kali APBD 2021 dengan Perbup Sikka tanpa persetujuan DPRD Sikka, tidak bisa diterima dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik.
Apalagi, kata dia, perubahan Perbup Sikka berkali-kali mengakibatkan naik drastisnya belanja tidak terduga (BTT) yang kini justeru menjadi persoalan hukum.
Semula, dana BTT ditetapkan dalam APBD 2021 sebesar Rp 5.355.673.480. Kemudian dengan empat kali Perubahan Perbup Sikka, BTT naik 294,75 persen menjadi Rp 19.931.863.046,41.
Padahal, menurut Marianus Gaharpung, situasi Kabupaten Sikka pada tahun 2021 normal saja, karena tidak ada kegiatan bencana dan tanggap darurat yang luar biasa, kecuali peristiwa alam yang lazim dan rutin.
“Karena itu pertanyaannya adalah atas dasar dan tujuan apa Bupati Sikka berani menabrak peraturan, menerbitkan Perbup berkali-kali tanpa persetujuan DPRD, sekaligus menaikkan anggaran BTT yang tidak masuk akal. Apa karena tidak tahu, atau memang ada dugaan kesengajaan?” tanya dia.
Marianus Gaharpung menyinggung langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sikka dalam kaitan dengan penyelidikan, dan kini penyidikan, atas kasus dugaan korupsi dana BTT.
Kejaksaan Negeri Sikka telah menyita 185 dokumen dari Kantor BPKAD Sikka. Dokumen yang disita terkait kegiatan tanggap darurat di BPBD Sikka yang menggunakan dana BTT.
Bagi dia, dari logika penegakan hukum, langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sikka sudah sangat tepat.
Alasannya, karena pada Kantor BPKAD Sikka tersimpan semua informasi tentang penggunaan uang untuk apa, dasar penggunaan uang dengan peraturan apa, uang tersebut dipakai oleh siapa dan siapa yang berwenang memerintahkan uang tersebut digunakan.
“Kejaksaan Negeri Sikka sudah on track, sudah pada jalan yang benar,” ujar dia.
Menyikapi proses hukum yang sedang berjalan, Marianus Gaharpung mengatakan atas realita yang terjadi, sudah seharusnya Kejaksaan Negeri Sikka memanggil dan memeriksa Bupati Sikka sebagai penanggungjawab keuangan daerah.
Interpelasi
Terkait persoalan dana BTT yang kini terus menjadi diskusi publik, Marianus Gaharpung mengaku belum melihat sedikit pun reaksi politis para wakil rakyat di DPRD Sikka.
Dia merasa heran karena sejak pertama kali terjadi perubahan APBD 2021 melalui Perbup Sikka, justeru DPRD Sikka bersikap biasa saja. Dan sikap biasa saja tersebut hingga terjadi empat kali Perbup Sikka.
Bagi Marianus Gaharpung, kondisi seperti begini tidak bisa dibiarkan. Rakyat membutuhkan daya kontrol dan daya pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif yang sejatinya memiliki fungsi kontrol.
Dia kuatir, pola Perubahan APBD 2021 melalui Perbup Sikka, akan menjadi model buruk ke depan, jika tidak segera diluruskan dari sekarang.
Apalagi, kata dia, saat kini beredar kabar burung adanya upaya-upaya yang dilakukan agar Bupati Sikka tidak dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan korupsi dana BTT.
Melihat fakta yang ada, di mana hukum sedang menjalankan peran, tapi di sisi lain fungsi kontrol DPRD Sikka tidak maksimal, maka Marianus Gaharpung mengajak rakyat untuk ikut melakukan pengawalan dan pengawasan.
“Kini saat yang tepat adalah people power, rakyat bergerak. Warga Nian Tana Alok harus mendesak DPRD Sikka gunakan hak interpelasi, panggil Bupati, minta keterangan, kenapa perubahan APBD empat kali tanpa persetujuan Dewan,” seru dia.
Marianus Gaharpung sangat berharap DPRD Sikka menyikapi sungguh persoalan dana BTT yang justeru “biang keroknya” akibat terbitnya berkali-kali Perbup Sikka.
Bagi dia, empat kali Perbup Sikka untuk melakukan Perubahan APBD 2021, merupakan sebuah tindakan pelecehan terhadap lembaga legislatif, sekaligus pelemahan terhadap fungsi anggaran DPRD Sikka.*** (eny)
