Maumere-SuaraSikka.com: Sudah 256 ekor babi di Propinsi NTT yang mati akibat virus African Scene Fever (ASF). Jumlah kematian babi bisa saja semakin bertambah jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan.
Menyikapi hal ini, Dinas Peternakan NTT menggandeng Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support for Markets in Ageiculture (Prisma) dan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) menggelar workshop di Maumere.
Kegiatan selama 2 hari, Kamis-Jumat (26-27/1) berlangsung di Hotel Sylvia, dengan metode workshop dan ToT (Training of Trainnners), melibatkan berbagai stakeholder dari Kabupaten Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, dan Siukka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama 2 hari kegiatan, peserta workshop berhasil menyepakati rencana aksi bersama dalam upaya pencegahan virus ASF.
Setidaknya terdapat 4 poin besar dalam rencana aksi bersama, yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian bersama para pihak terkait, baik dari pemerintah, pelaku kesehatan hewan, peternak babi, dan stakeholder terkait.
Tingkatkan Kewaspadaan
Poin pertama yang dihasilkan yakni meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap ASF. Poin ini difokuskan kepada para peternak dan pelaku pasar.
Cara yang dilakukan yakni dengan penyebarluasan informasi secara online melalui website, WAG, dan sosial media, serta melalui kegiatan offline.
Untuk poin ini disebutkan juga langkah-langkah konkrit rencana aksi bersama yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah dalam hal ini petugas kesehatan hewan, peternak dan pedagang, serta asosiasi, kampus/universitas, gereja, dan media massa.
Bagi petugas kesehatan hewan, langkah yang dilakukan yakni membuat laporan kasus begitu ada kasus ASF,
melakukan pelayanan kesehatan terpadu secara reguler, dan melakukan bakti sosial bagi masyarakat peternak.
Selain itu membagikan materi edukasi bagi peternak, mengajarkan pembuatan disinfektan secara mandiri, dan
menetapkan praktik biosecurity saat melakukan pelayanan kesehatan hewan.
Bagi peternak dan pedagang, langkah konkrit yang dilakukan yakni jika ada kasus ASF segera melaporkan kepada otoritas veteriner setempat (petugas kesehatan hewan).
Peternak dan pedagang perlu menerapkan biosecurity di kandang sendiri maupun saat berkunkung ke kandang orang lain.
Selain itu, dalam melakukan lalulintas ternak maupun produk turunannya, harus mengikuti prosedur.dan dilengkapi dokumen resmi
Untuk asosiasi, kampus/universitas, gereja, media massa, langkah konkrit yang dilakukan yakni sosialisasi ASF bagi anggota, umat/jemaat dan masyarakat peternak melalui kegiatan tatap muka maupun secara offline.
Cara lain yakni membuka kerja sama bersama pihak lain seperti dinas teknis, universitas, asosiasi dan lain lain, dalam pembinaan untuk umat/jemaat terkait usaha ternak babi dan pencegahan ASF.
Pengawasan dan Surveilans
Poin kedua rencana aksi bersama yaitu memperkuat pengawasan dan surveilans.
Aksi bersama yang dilakukan yakni pengetatan lalulintas ternak, penyediaan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan pemotongan ternak oleh petugas.
Aksi lain berupa pengumpulan informasi terkait surveilans dari berbagai sumber seperti laporan dari peternak, laporan dari desa, informasi hasil pelayanan petugas kesehatan hewan, laporan dari penyuluh pertanian, informasi dari media, serta hasil surveilans laboratorium, dalam hal ini UPT Veteriner Kupang, BBVET Denpasar.
Kapasitas Petugas Keswan
Forum workshop menghasilkan poin ketiga yakni meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan.
Cara yang dilakukan yakni aktif mengirimkan wakil dari masing-masing unsur untuk mengikuti kegiatan kegiatan terkait misalnya pelatihan inseminator, pelatihan ASF dan ISIKHNAS, pelatihan tenaga teknis laboratorium dan sampel collector untuk LAMP, serta berbagai workshop terkait penyakit hewan menular, pembibitan, dan lainnya.
Selain itu menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi personil yang ada, baik dengan sumber daya sendiri maupun dengan kerja sama bersama pihak lain.
Penyediaan Anggaran
Bagian yang tidak terpenting adalah soal keuangan. Karena itu pada poin keempat forum workshop mendorong penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan terkait.
Anggaran dimaksud disediakan untuk KIE (komunikasi, informasi, edukasi), deteksi dini, pengambilan sampel, hingga pengujian dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan.
Bagi kabupaten yang akan menjadi host LAMP, diharapkan perlu menyediakan anggaran untuk pengadaan reagentltest kit, pemeliharaan dan staf untuk peningkatan kapasitas.
Rencana aksi bersama ini disepakati dan ditandatangani sejumlah pihak dari berbagai unsur.
Dari pemerintah yakni Kabid Keswan Dinas Peternakan Propinsi NTT Melky Angsar, Kadis Pertanian Kabupaten Sikka Yohanes Emil Satriawan, Kabid Keswan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Fransiskus Bethan, Kabid PKH Dinas Pertanian Kabupaten Ende Said K Djohar, Kabid Keswan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flotim Vianney Kiti Tokan dan Sub Koordinator Kesrawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Maria Sesilia Uran.
Perwakilan asosiasi dokter hewan ikut juga membubuhkan tanda tangan. Seperti Tarsisius Considus selaku Wakil Ketua II Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang NTT, dan Antonia Agnes sebagai Vice President ADHMI (Asosiasi Dokter Hewan Monogastrik Indonesia) Cabang NTT.
Inisiator workshop juga terlibat, diwakilkan kepada Provinsial Manager NTT AIP-Prisma Patrisius Usfomeni, dan Technical Program Manager Animal Health AIHSP Cut Dara Permatasari.
Ikut juga tanda tangan yakni unsur pelaku, seperti RD Julius Cesar Reda dari Keuskupan Maumere, Sandra da Cunha mewakili peternak, dan Anselmus K da Gomez mewakili pedagang/offtaker.*** (eny)
