KPK Gelar OTT ke-11 Tahun 2025 di Kalsel, Aparat Daerah Mulai Diperiksa

Maumere-SuaraSikka.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2025. Kali ini, OTT ke-11 dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12). Peristiwa ini menambah panjang daftar penindakan lembaga antirasuah sepanjang tahun ini.

Data yang dirangkum media ini, Jurubicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Namun, dia belum merinci lokasi pasti OTT, termasuk apakah berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Benar, tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Hulu Sungai Utara Iptu Asep Hudzainur mengonfirmasi bahwa KPK menggunakan fasilitas kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan tertutup.

“KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan tertutup dan itu sepenuhnya kewenangan KPK. Kami tidak mengetahui detailnya,” ujar Asep Hudzainur.

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi objek OTT di Kalimantan Selatan tersebut.

Deretan OTT KPK Sepanjang 2025
OTT di Kalimantan Selatan menjadi operasi ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian OTT di berbagai daerah dengan beragam kasus.

Pertama, Maret 2025
OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.

Kedua, Juni 2025
OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Propinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, pada 7–8 Agustus 2025 OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, pada 3 Agustus 2025 OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025 OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

Keenam. pada 3 November 2025 OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 Nopember 2025 OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, dan gratifikasi.

Kedelapan, pada 9–10 Desember 2025 OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.

Kesembilan, pada 17–18 Desember 2025 OTT di Tangerang yang menjaring seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp900 juta.

Dan kesepuluh, pada 18 Desember 2025 OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjerat sejumlah pihak dan berujung pada penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait OTT di Kalimantan Selatan setelah proses pemeriksaan awal selesai. Publik pun menantikan transparansi serta ketegasan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.*** (*/eny)