Maumere-SuaraSikka.com: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah mitigasi dampak konflik Timur Tengah (Timteng) yang berpotensi memicu krisis energi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut menilai pemerintah sebaiknya terlebih dahulu melakukan penyisiran anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran sebelum kebijakan pemotongan gaji diterapkan.
“Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgen bisa ditunda dulu, sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara,” kata AHP sebagaimana dikutip dari kilasjatim.com, Selasa (17/3).
Selain itu, AHP juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara. Dia menilai hingga saat ini masih terdapat pemborosan anggaran di berbagai sektor yang perlu segera dibenahi.
“Sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien. Pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ujar politisi asal Kabupaten Sikka Propinsi NTT itu.
Menurut dia, jika kebijakan pemotongan gaji pejabat negara tetap akan diterapkan, maka pemerintah harus memberikan contoh dari level tertinggi terlebih dahulu. Hal ini dinilai penting agar semangat efisiensi benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
