Maumere-SuaraSikka.com: Rekening Pemerintah Desa Lela di Kecamatan Lela selama ini diblokir karena dugaan penyalahgunaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Sikka kemudian menempuh kebijakan membuka rekening yang terblokir dengan alasan Desa Lela sedang “sakit”. Sementara ini Desa Lela dalam pengawasan serius pemerintah.
Kebijakan membuka kembali rekening dipertanyakan Fraksi PAN DPRD Sikka dalam rapat paripurna DPRD Sikka, Selasa (13/8) malam. Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi sangat menyayangkan sikap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang langsung mencairkan anggaran dana Desa Lela tanpa rekomenasi kecamatan. Apalagi sejak Mei 2019 BPD Lela Desa
Dia beralasan Kepala Desa Lela telah melakukan penyelewengan dana desa tahun 2016 dan 2017 sejumlah ratusan juta rupiah. Selain itu juga Kepala Desa Lela melakukan penyerobotan tanah masyarakat untuk pembangunan tempat budaya.
“Bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena ketika perkara di pengadilan dimenangkan oleh masyarakat. Akibatnya bangunan dengan nilai ratusan juta rupiah itu mubasir,” ungkap Filario Charles Bertrandi, yang juga adalah warga Desa Lela.
Terkait hal itu, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menjelaskan pemerintah membuka blokir rekening dana Desa Lela mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dia mengatakan terkait penyelewengan dana desa, Aparatur Pengawas Interal Pemerintah (APIP) dan BPK RI menemukan penyelewenair sebesar Rp 126 juta. Kepala Desa Lela telah memberikan pernyataan secara tertulis untuk bertanggungjawab. Sementara ini sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 53.527.000 dan siaanya akan diupayakan pengembalian. Termasuk juga penyertaan modal kepada KSP Fatima Karya sebesar Rp 127 juta.
“Pencairan dana Desa lela Tahun 2019 mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lela dapat dilaksanakan. Ibaratnya Desa Lela ini sedang sakit, jadi butuh perawatan,” ujar Bupati Sikka.
Tentang BPD Lela yang belum dibentuk, Bupati Sikka menjelaskan proses pemilihan BPD dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan diawasi Camat Lela dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.*** (eny)
