Hardiknas 2020 di Tengah Pandemi Covid

Menjelang 75 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020, bagaimana dengan pendidikan nasional kita?

Merujuk pada cita-cita dasar yang menjadi tujuan didirikannya NKRI, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, sejak awal lahirnya bangsa Indonesia, founding fathers Republik ini sudah sadar betul bahwa pendidikan adalah kata kunci untuk mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan bangsa yang cerdas.

Sehingga kalau tujuan bernegara adalah mencerdaskan bangsa, maka pendidikan adalah instrumen untuk melahirkan bangsa yang cerdas. Tidak ada bangsa yang cerdas, yang pendidikannya tidak maju. Suatu bangsa maju, kalau pendidikan dan SDM-nya terdidik.

Pendidikan pun merupakan instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial. Perubahan strata sosial individu, masyarakat bahkan bangsa hanya mungkin terjadi kalau memperoleh akses pendidikan yang sama dan merata.

Dan untuk melahirkan pendidikan yang mencerdaskan serta pendidikan yang melahirkan keadilan sosial, tentu harus didukung sistem pendidikan yang dibangun dari komponen-komponen utama, yaitu: pilihan metode pendidikan yang tepat, serta guru/pendidik dan sarana penunjang pendidikan.

Sejalan dengan prioritas pemerintahan Jokowi yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas, bangsa ini akan masuk ke dalam suatu era baru dalam sistem pendidikan nasional yang oleh Mendikbud Nadiem Makarim disebut Merdeka Belajar.

Inti dari merdeka belajar tentu pada ruang terbuka yang disiapkan untuk guru dan murid agar menguasai komptensi-kompetensi dasar keilmuan di bidangnya masing-masing.

Selanjutnya berinovasi, berkreasi dan berimprovasi dalam proses pendidikan untuk melahirkan talenta-talenta cerdas yang mampu menjawab persoalan dan tantangan kehidupan manusia.

Persoalannya, bisakah kita menerapkan konsep merdeka belajar ini untuk Indonesia setelah sekian lama anak bangsa ini dididik dengan sistem pendidikan indoktrinatif melalui beban kurikulum yang menumpuk yang ditentukan dari atas?

Jawabnya: harus bisa! Tentu dengan syarat.
Pertama, konsep merdeka belajar ini harus menjadi metode pendidikan yang dibakukan dalam sistem pendidikan nasional.

Kedua, guru harus dipersiapkan dan memahami konsep merdeka belajar ini, sehingga mampu menerapkan pada murid-muridnya.

Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan yang memunjang konsep merdeka belajar. Dan keempat, karena kita bicara pendidikan untuk Indonesia sebagai instrumen mencerdaskan bangsa, sekaligus instrumen keadilan sosial, maka harus ada kesempatan dan akses yang sama bagi anak bangsa Indonesia untuk 3 poin sebelumnya.

Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Realita kita saat ini memang memprihatinkan. Ketika bangsa ini, baru memulai membenahi aspek pendidikan yang multikompleks, kita sudah dihadapi dengan masalah pandemi Covid19 yang imbasnya sangat terasa pada bidang pendidikan.

Semua stakeholder pendidikan saat ini, baik birokrasi pendidikan, guru maupun siswa dipaksa harus bermigrasi dari pola pendidikan reguler tatap muka menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan IT.

Pada aspek migrasi terpaksa ini, terasa sekali ketimpangan, kesiapan dan ketidaksiapan, antara mereka yang punya dan mereka yg tidak punya, antara mereka yang terbiasa dg perangkat IT dan mereka yg belum terbiasa, antara mereka yg hidup di daerah merdeka signal dan mereka yg hidup di daerah sulit signal.

Dari peristiwa pandemi covid19 ini dan imbasnya pada bidang pendidikan, kalau mau jujur harus kita katakan bahwa kita tidak siap.

Tapi persoalannya bukan siap atau tidak siap, karena memang tidak ada pilihan lain. Sehingga siap tidak siap kita harus jalankan, dengan segala kekurangan, keterbatasan dan ketimpangan sosial, ekonomi, ge-teknologi maupun penguasaan IT.

Semoga peristiwa pandemi covid 19 menjadi “guru” bagi kita semua untuk lebih bertekad membenahi sistem pendidikan kita menuju alam “merdeka belajar yang hakiki, yang mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selamat Hardiknas, 2 Mei 2020.

Penulis: Andreas Hugo Pareira, Komisi X DPR RI, Fraksi PDIP, Dapil NTT1.***