KPK Fokus Sektor Kesehatan dan Program JKN-KIS

Maumere-SuaraSikka.com: Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Kunto Ariawan menegaskan lembaga antirasuah itu fokus pada sektor kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dia menyampaikan hal ini saat menjadi pemateri pada Workshop Media yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Kamis (22/10). Kunto Ariawan membedah Peran KPK pada Program JKN dalam rangka Membangun Kepedulian Bersama Pengendalian Kecurangan JKN.

Kunto Ariawan menyebut ada 3 alasan kenapa pihaknya fokus pada sektor kesehatan dan JKN-KIS.

Pertama, katanya, karena dua sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, melibatkan jumlah anggaran keaehatan yang makin besar. Dan yang ketiga, besarnya potensi penyimpangan pada fasilitas kesehatan.

“Berdasarkan data, fraud dalam klaim layanan kesehatan dapat mencapai angka 5-10 persen,” ungkap dia.

Yang dimaksudkan dengan fraud yakni perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain, dan dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam konteks ini, Kunto Ariawan menyentil tantangan program JKN-KIS. Dia menyebut mismatch iuran dan klaim BPJS Kesehatan, di mana terjadi defisit JKN pada 2014-2018 mencapai Rp 11,6 triliun.

Tantangan lain yakni soal pengawasan. Menurut Kunto Ariawan, belum.ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab mengawasi potensi fraud dalam layanana pada fasilitas kesehatan.

Tentang fraud, dia mengatakan masih ditemukannya klaim tidak tercatat, unncessary treatment, serta kelas rumah sakit yang tidak sesuai.

Tantangan yang terakhir, urai dia, yakni pengetahuan dan pemahaman yang masih berbeda-beda, baik dari sisi peserta, faskes, tenaga medis, maupun aparat pengawas dan penegak hukum.

Terhadap kondisi ini, Kunto Ariawan mengatakan pembangunan budaya anti-fraud dan komitmen dari pimpinan serta institusi merupakan kunci utama pencegahan tindak pidana korupsi.

Dia lalu mengajak seluruh wartawan untuk ikut melakukan pengawasan. Workshop Media ini digelar secara virtual, dan diikuti 700 wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 5 wartawan dari Kabupaten Sikka.*** (eny)