KPK Beberkan Potensi Kecurangan dan Modus Korupsi Sektor Kesehatan

Maumere-SuaraSikka.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potensi kecurangan dan modus korupsi pada sektor kesehatan.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Kunto Ariawan mengungkapkan ini ketika membawakan materi Peran KPK pada Program JKN dalam rangka Membangun Kepedulian Bersama Pengendalian Kecurangan JKN, Kamis (22/10).

Materi tersebut disampaikan secara virtual pada Workshop Media yang digelar BPJS Kesehatan.

Menurut dia, potensi kecurangan bisa terjadi akibat dari sifat sektor kesehatan itu sendiri, seperti sifat yang penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, khususnya dalam hal penanganan.

“Kita tidak bisa menebak kapan kita sakit, apakah kita cocok dengan obat A, ketika kita diberikan obat A apakah masih ada yang sakit atau sembuh. Kesehatan memang penuh dengan ketidakpastian terkait dengan penanganan,” ujar dia.

Sifat lain, kata dia yakni externality di mana dampak dari sektor kesehatan itu sangat luas. Lalu asymmetry information atau informasi yang tidak seimbang antara tenaga kesehatan dengan masyarakat.

Dari kondisi ini, kata dia, terjadi potensi korupsi seperti phantom patients atau pasien fiktif, absenteeism atau ketidakhadiran petugas kesehatan, overbilling atau tagihan yang berlebihan, overprovision atau tagihan yang lebih diberikan kepada pasien, hingga potensi konspirasi.

Kunto Ariawan juga menyebut kerugian di sektor kesehatan tidak saja disebabkan oleh kecurangan semata. Faktkor lai, kata dia, akibat error, fraud, dan korupsi.

Lebih lanjut, Kunto Ariawan membeberkan modus korupsi di Indonesia berdasarkan data yang dimiliki. Sebelum tahun 2013 atau sebelum adanya E-Catalogue, kasus korupsi yang ditemukan di sektor kesehatan masih terkait pengadaan alat kesehatan maupun sarana dan prasarana.

“Jadi sebenarnya di Indonesia belum ada kasus-kasus korupsi yang diakibatkan terkait program JKN itu sendiri, misalnya karena ada unnecessary treatment yang menyebabkan overbilling dan pemecahan pemberian jaminan kesehatan yang menyebabkan biayanya meningkat, itu belum pernah ditangani KPK,” jelas dia.

Dalam paparannya, Kunto Ariawan mengatakan KPK telah menemukan beberapa kasus sebelum terbitnya E-Catalogue, dan sesudah terbitnya E-Catalogue pada tahun 2013.

Sebelum E-Catalogue, ada temuan kickback kasus Banten 2012 dan kasus Depkes 2003 dan 2008. Juga masalah HPS pada kasus Universitas Udayana 2009 dan kasus Depkes 2008.

Selain itu penunjukan langsung pada kasus Depkes 2003 dan 2008. Lalu mark-up pada kasus Banten 2012 serta kasus Depkes 2008 dan 2010. Termasuk juga modus persekongkolan pada kasus Banten 2012 dan kasus Depkes 2008.

Setelah terbitnya E-Catalogue, dalam rentang waktu 2014 hingga 2019, KPK mengendus sejumlah modus korupsi seperti pengadaan fiktif, mark-up, persekongkolan, kickback, pemerasan, dan penyelewengan dana kapitasi.

Kunto Ariawan berharap kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi. Dia beralasan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pencegahan.

Workshop Media ini dilaksakan secara virtual, melibatkan 700 wartawan di seluruh Indinesia, termasuk 5 wartawan dari Kabupaten Sikka.*** (eny)