Pemohon Eksekusi “Kalah” Saat Pra Eksekusi di Wairotang

Maumere-SuaraSikka.com: Fakta hukum ternyata bisa bicara lain. Dan itu terjadi saat pra eksekusi tanah di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, Kamis (5/11). Justeru penggugat selaku pemohon eksekusi “kalah” saat tahapan tersebut.

Hal ini dialami Yap Wijaya Yapitana, pemohon eksekusi atas sebidang tanah di RT/RW 012/004 di Wairotang. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah semi permanen, yang sejak tahun 2010 ditempati Sosimus Saru dan Yohanes Nong Toris.

Yap Wijaya Yapitana mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah berukuran 8×10 meter. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Maumere, penggugat dimenangkan sesuai kepemilikan sertifikat Nomor 57 tanggal 23 Pebruari 2000 dengan tanah seluas 965 meter persegi.

Menyusul keputusan perkara No 51.Pdt.G/2018/PN Mme yang telah memenangkannya, pada tanggal 24 Maret 2019 Yap Wijaya Yapitana mengajukan permohonan eksekusi.

Sebelum dilakukan eksekusi, PN Maumere melalui Panitera Anik Sumaryati melaksanakan pemeriksaan setempat atau peninjauan lapangan atau pencocokan objek perkara.

Para pihak yang berperkara hadir pada kesempatan ini. Hadir juga antara lain Camat Alok Timur Ambrosius Peter, Lurah Wairotang Johny de Rozary, Kabag Hukum Setda Sikka Maderlung, dan Alfridus Melanus Aeng, seorang anggota DPRD Sikka dari PKPI.

Anik Sumaryati sempat membacakan keputusan majelis hakim yang memenangkan Yap Wijaya Yapitana. Salah satu amar keputusan menyebutkan 2 buah bangunan rumah tinggal adalah tidak sah karena penguasaan tidak atas hak yang sah.

Yohanes Nong Toris selaku termohon eksekusi mengajukan keberatan atas putusan PN Maumere. Dia bersikeras bahwa tanah yang ditempatinya merupakan tanah negara. Dia membangun rumah di atas tanah itu, setelah melakukan kontrak dengan Elisabeth Hulu. Sementara Elisabeth Hulu sendiri awalnya menempati tanah tersebut karena mendapat persetujuan dari Maria Ludgardina Bora yang waktu itu menjabat sebagai Lurah Wairotang.

Keberatan Yohanes Nong Toris tidak ditanggapi. Anik Sumaryati beralasan keputusan PN Maumere sudah bersifat final dan mengikat.

“Saya tidak mau berdebat lagi. Saya ke sini atas perintah Undang-Undang. Sekarang kami mau lakukan pencocokan objek sengketa,” ujar Anik Sumaryat.

Kegiatan pencocokan objek kemudian dilakukan dengan pengukuran kembali atas luas tanah 965 meter persegi. Pengukuran dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sikka.

Setelah dilakukan pengukuran, ternyata tanah seluas 965 meter persegi itu tidak termasuk 2 bangunan yang disengketakan Yap Wijaya Yapitana, meskipun PN Maumere telah memenangkannya.

Yohanes Nong Toris pun menyambut baik hasil pengukuran ulang. Dia kembali menegaskan bahwa tanah yang ditempatinya tersebut merupakan tanah negara. Dia menyesalkan sekali putusan PN Maumere yang dianggapnya cacat demi hukum.*** (eny)