Sengketa Lahan di Wairotang, PDIP Dorong Pemerintah Koordinasi dengan Pengadilan Negeri

Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi PDIP DPRD Sikka mendorong pemerintah daerah setempat berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Maumere terkait sengketa lahan yang terjadi di Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur.

Jurubicara Fraksi PDIP Alfridus Melanus Aeng beralasan sebagian objek sengketa lahan yang digugat penggugat bukan merupakan hak milik penggugat, melainkan areal tanah milik negara.

“Walaupun kasus sengketa lahan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan PN Maumere, tidak dalam arti intervensi keputuaaan yudikatif, melainkan menempatkan hukum pada koridor timbangan yang benar,” ujar Alfridus Melanus Aeng.

Politisi PKPI Sikka ini menegaskan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan begitu saja pihak yang tidak berhak mengobok-obok aset pemerintah untuk menjadi miliknya.

Jika ini terjadi, maka keputusan PN Maumere akan menjadi preseden buruk atas setiap tanah negara yang menjadi sempadan pantai, karena akan dimiliki oleh pemilik tanah yang sebelah utaranya berbatasan dengan pantai.

Alfridus Melanus Aeng berpendapat kasus sengketa lahan tersebut sebagai bentuk lain dari penyerobotan tanah milik pemerintah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Mengapa bukan pemerintah yang digugat? Malah menggugat orang yang tinggal di lahan tersebut karena atas seizin Lurah Wairotang,” tanya Alfridus Melanus Aeng.

Sementara itu Fraksi Partai Hanura meminta agar eksekusi terhadap lahan sengketan di Wairotang dibatalkan saja karena lahan sengketa tersebut milik Pemkab Sikka.

Mencermati kasus ini, Fraksi Partai Hanura mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan pencatatan dan penertiban seluruh aset, baik sempadan pantai, sungai, dab aset lainnya dari pengklaiman orang-orang tidak bertanggungjawab yang ingin menguasai aset-aset daerah.

Kasus sengketa lahan di RT/RW 012/004 Kelurahan Wairotang melibatkan penggugat Yap Wijaya Yapitana dan dua tergugat masing-masing Sosimus Saru dan Yohanes Nong Toris.

Sengketa lahan ini sudah berkekuatan hukum, di mana Majelis Hakim antara lain memutuskan 2 bangunan rumah tinggal yang dibangun tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum karena penguasaan para tergugat tidak berdasarkan atas hak yang sah.

Majelis Hakim juga menghukum para tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk mengosongkan lokasi tersebut dengan membongkar dua buah bangunan rumah di atasnya, jika perlu dengan bantuan alat negara.*** (eny)