Bangun Gedung DPRD Flotim Bukan Penghamburan Uang

0
275
Bangun Gedung DPRD Flotim Bukan Penghamburan Uang
Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli
Maumere-SuaraSikka.com: Polemik pembangunan Gedung DPRD Flores Timur di Propinsi NTT terus menguat. Pro dan kontra mengalir deras, hingga melahirkan aksi demo dan kontrademo. Namun sesungguhnya pembangunan itu bukan untuk menghambur-hamburkan uang.
Pernyataan ini dikedepankan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli kepada wartawan di Maumere, Senin (25/2). Agustinus Payong Boli berada di Maumere dalam rangka mengikuti kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.
“Kita sudah sampaikan bahwa membangun gedung (DPRD Flotim) bukan karena penghamburan duit. Itu bagian dari menunjang kinerja kerja birokrasi. Birokrasi bekerja dengan baik untuk menuju performa birokrasi yang reformis. Selain mindset, cara berpikir, kualitas kerja juga ditunjang dengan sarana prasarana infrastruktur yang memadai,” ujar dia.
Dia menegaskan bahwa membangun Gedung DPRD Flotim di Waibalun, sudah direncanakan sejak tahun 2016 di zaman Penjabat Bupati Emanuel Kara. Pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli melanjutkan fondasi perencanaan yang sudah dilakukan, termasuk perencanaan anggaran.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan rencana pembangunan Gedung DPRD Flotim di Waibalun dengan mekanisme multiyears dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Mekanisme ini digunakan karena secara teknis bangunan tersebut dikerjakan di atas 12 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 34 miliar lebih.
“Cuma hari ini masyarakat melihatnya kenapa dibangun dengan angka itu. Yah perencanaan dari 2016 sebelum kami menjabat. Dibangun dengan multiyears karena secara teknis penyelesaiannya di atas 12 bulan. Dan secara sosiologis kemampuan keuangan kita kan terbatas. Jadi multiyears itu membantu, pakai cicil, jadi tidak menganggu pembangunan infrastruktur dasar lainya seperti jalan, jembatan, listrik, air, pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan. Semua berjalan normal,” kata dia.
Dia menyinggung polemik kenapa Waibalun menjadi lokasi pembanguan Gedung DPRD Flotim. Menurut dia, Waibalun merupakan satu-satunya lokasi yang sudah siap. Soal rencana umum tata ruang (RUTR) misalnya, hemat dia tidak jadi masalah. Perda RUTR Tahun 2017, lanjut dia, memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sifatnya fleksibel.
“Perda RUTR Tahun 2017 saya Ketua Badan Legsilasi pada waktu itu. Ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang sifatnya fleksibel. Di mana-mana regulasi tentang tata ruang bisa dilakukan penyesuaian. Kecuali ruang budidaya dan hutan lindung. Hutan lindung sekali pun kalau tujuan pembangunan untuk kepentingan umum,” tambah dia.
Gedung DPRD Flotim yang lama, kata dia, dari sisi usia ekonomis, sudah tidak layak lagi. Gedung itu diperkirakan sudah berusia 60 tahun. Jika pekerjaan gedung lama dengan kualitas tinggi, nilai penyusutan paling rendah 2 persen setiap tahun. Dengan umur bangunan 60 tahun, praktis nilai penyusutan sudah 100 persen. Sehingga dari tuntutan teknis konstruksi, katanya, bangunan tersebut sudah tidak bisa difungsikan lagi.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini