Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi Partai Perindo DPRD Sikka memberikan kritik konstruktif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Ranperda tersebut kini sedang dibahas DPRD Sikka dan pemerintah daerah setempat.
Kritik tajam ini mengingat sebelumnya Kabupaten Sikka telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini diselaraskan dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Fraksi Partai Perindo Marthen Luther Adji mengingatkan bahwa pembentukan Ranperda Pilkades Serentak tidak boleh sekadar menjadi pembaruan aturan lama. Ranperda tersebut harus menjadi momentum memperbaiki persoalan mendasar dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
“Karena bagi kami, Pilkades bukan hanya menentukan siapa yang menduduki jabatan Kepala Desa, tetapi juga menentukan arah kepemimpinan, pembangunan, pengelolaan keuangan, dan masa depan masyarakat desa,” ujar dia.
Sikap kritis Fraksi Partai Perindo juga berangkat dari pernyataan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago terkait rencana pelaksanaan Pilkades dalam dua gelombang. Saat itu Bupati Sikka mengatakan pemerintah daerah merencanakan Pilkades Gelombang I pada tahun 2027 untuk 164 desa dan gelombang II pada tahun 2030 untuk 17 desa. Pelaksanaan Pilkades Serentak untuk 181 desa diproyeksikan , pada Februari 2038.
Bagi Fraksi Partai Perindo, rencana tersebut merupakan agenda besar yang membutuhkan kepastian hukum, perencanaan matang, kesiapan kelembagaan, dukungan anggaran, dan jaminan kesinambungan pemerintahan desa.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
