Pemerintah Daerah juga perlu memastikan penyelesaian kewajiban administrasi dan keuangan desa agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Penyelesaian Perselisihan dan Antisipasi Kondisi Khusus
Ranperda harus memberikan kepastian mengenai mekanisme pengaduan, pihak yang berwenang menangani perselisihan, batas waktu pengajuan keberatan, pembuktian, pemeriksaan, serta pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, perlu diantisipasi kondisi khusus seperti calon tunggal, perolehan suara sama, calon meninggal dunia atau mengundurkan diri, gangguan keamanan, dan bencana alam yang mengakibatkan tahapan pemilihan harus ditunda. Kejelasan norma diperlukan agar tidak membuka ruang penafsiran berbeda yang dapat memicu konflik berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transparansi, Kesiapan, dan Kepastian Pembiayaan
Fraksi Partai Perindo memandang pembiayaan sebagai faktor penting dalam menjamin kelancaran dan kualitas Pilkades. Dengan rencana pelaksanaan Gelombang I yang mencakup 164 desa pada tahun 2027, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan anggaran, logistik, honorarium penyelenggara, pengawasan, sosialisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pembagian tanggung jawab pembiayaan antara APBD dan APB Desa harus dirumuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan perlu disusun bertahap, realistis, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.


Ikuti Kami
Subscribe












