Jadwal tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat dan diselaraskan dengan ketentuan nasional, masa jabatan Kepala Desa, kebijakan pemerintah, serta kesiapan penyelenggara.
Masa transisi tidak boleh menimbulkan kekosongan kepemimpinan, ketidakjelasan status penjabat, ataupun terganggunya pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu menjelaskan mekanisme pengisian jabatan dan kesinambungan pemerintahan pada setiap desa sampai Kepala Desa definitif terpilih.
Proyeksi tahun 2038 juga perlu dipastikan kedudukannya secara hukum, apakah merupakan ketentuan yang mengikat atau masih berupa arah perencanaan yang dapat disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Independensi, Netralitas, dan Politik Uang
Fraksi Partai Perindo menilai kualitas Pilkades sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara dan terciptanya kompetisi yang adil. Karena itu, Ranperda Pilkades Serentak harus mengatur secara tegas persyaratan, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan larangan bagi Panitia Pemilihan Tingkat Daerah maupun Tingkat Desa, serta hubungan kerja dengan Tim Pembina dan Tim Pengawas.
“Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan agar pengawasan berjalan efektif,” saran Fraksi Partai Perindo.
Praktik politik uang, intimidasi, manipulasi suara, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah harus dicegah melalui mekanisme pengawasan, pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan pelanggaran yang terukur.


Ikuti Kami
Subscribe












