Mencermati gambaran pelaksanaan Pilkades Serentak, Fraksi Partai Perindo menggugah pemerintah daerah dengan berbagai pikiran kritis dan konstruktif. Setidaknya terdapat 8 poin penting yang disampaikan Fraksi Partai Perindo yaitu harmonisasi regulasi dan kepastian hukum, kepastian jadwal Pilkades dan pengaturan masa transisi, serta independensi penyelenggara, netralitas, dan pencegahan politik uang.
Selain itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan pemulihan kepercayaan publik, integritas calon dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kepastian penyelesaian perselisihan dan antisipasi kondisi khusus, lalu transparansi, kesiapan, dan kepastian pembiayaan Pilkades, serta menjaga persatuan dan memperhatikan karakteristik sosial.
Harmonisasi Regulasi dan Kepastian Hukum
Fraksi Partai Perindo memandang bahwa seluruh materi Ranperda Pilkades Serentak harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyesuaian harus mencakup persyaratan calon, tahapan pemilihan, Pilkades Serentak maupun antarwaktu, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serta penyelesaian perselisihan.
Penggantian Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019 juga harus didasarkan pada evaluasi pelaksanaan aturan sebelumnya.
Ketentuan pencabutan dan peralihan perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun ketidakpastian bagi desa yang sedang atau akan memasuki tahapan pemilihan.
Kepastian Jadwal dan Pengaturan Masa Transisi
Fraksi Partai Perindo memberikan perhatian serius terhadap rencana pelaksanaan Pilkades dalam dua gelombang, yakni 164 desa pada tahun 2027 dan 17 desa pada tahun 2030, serta proyeksi Pilkades serentak pada Februari 2038.


Ikuti Kami
Subscribe












