DPRD Sikka Ingatkan Praktik Pungli di Pelabuhan Penyeberangan

Maumere-SuaraSikka.com: Kehadiran KMP Windu Karsa Dwitya yang melayani rute Maumere-Surabaya PP, tentu berdampak kepada banyak aspek. Salah satu yang dikuatirkan adalah masalah pungutan liar (pungli). DPRD Sikka mewanti-wanti agar praktik buruk ini tidak terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante.

Kekuatiran ini disampaikan Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa saat mengikuti acara pengresmian beroperasinya KMP Windu Karsa Dwitya di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante, Sabtu (8/6). Dia menyampaikan itu di depan pemerintah, manajemen PT Windu Karsa, dan masyarakat yang mengikuti acara pengresmian.

Pesan moral itu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, selaku instansi teknis yang mengelola pelabuhan tesebut.

“Kepada pemerintah, terutama Dinas Perhubungan, sebagai pengelola atau penguasa pelabuhan ini, saya harapkan agar pelabuhan penyeberangan ini jangan sampai terjadi pungli,” ungkap Gorgonius Nago Bapa.

Dia pun menyentil masalah pungutan liar yang terjadi pada Pelabuhan Laurensius Say Maumere. Karena itu dia berharap perilaku-perilaku seperti itu jangan sampai dipraktikan di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong menanggapi serius pesan yang disampaikan Ketua DPRD Sikka. Robby Idong mengatakan pihaknya bertekad untuk melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi pungli di Pelabuhan Penyeberangan Kewapante.

“Kita semua harus menjaga agar pelabuhan ini menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan. Kami akan awasi sehingga tidak terjadi pungli di sini,” tekad dia.

Pungutan liar pada areal pelabuhan bisa terjadi pada berbagai ruang seperti percaloan tiket kendaraan dan tiket penumpang, kelebihan muatan barang, hingga kepada penyelundupan barang-barang ilegal atau barang-barang yang termasuk dalam kategori karantina.*** (eny)