Sikka Raih WTP, Kasus Tunjangan DPRD Tidak Masuk LHP

0
116
Sikka Raih WTP, Kasus Tunjangan DPRD Tidak Masuk LHP
Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa
Maumere-SuaraSikka.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemkab Sikka Tahun 2018. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Sikka tidak masuk dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Opini WTP ini untuk ketiga kalinya berturut-turut sejak tahun 2016. Kondisi ini menggambarkan sistem pelaporan keuangan pada Pemkab Sikka selama masa pemerintahan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera dan Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar pada tiga tahun terakhir cukup menggembirakan.
Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa yang dihubungi dari Maumere, Jumat (28/6), menjelaskan dia telah menerima LHP BPK di Kantor BPK Pewakilan NTT di Kupang. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTT Ady Sudybio, dengan register Nomor 258a/S.P/XIX.Kup/06/209 tentang hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018.
Dalam LHP tersebut, BPK antara lain memberikan catatan tentang sistem pengendalian interen. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian interen dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain penatausahaan dan pengelolaan kas belum tertib, dan penatausahaan dan pengelolaan gudang Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan BPBD belum tertib.
BPK juga menemukan adanya ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Perama, kelebihan pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sikka Tahap II, pemeliharaan berkala jalan Kewapante-Sp Habibola, pembangunan Puskesmas Wolomarang, dan pekerjaan Perluasan Jaringan IKK Talibura. Total semuanya Rp 461.738.459,07.
Kedua, Terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiusn, meninggal dunia dan diberhentikan secara tidak hormat, dengan total keseluruhan Rp 173.377.900.
Berdasarkan temuan tesebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Sikka. Rekomendasi tersebut yakni menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sikka Tahap II, pemeliharaan berkala jalan Kewapante-Sp Habibola, dan pekerjaan Perluasan Jaringan IKK Talibura, dengan total Rp 452.353.099,96.
Selain itu rekoemndasi kepada Bupati Sikka untuk menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menarik kelebihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wolomarang sebesar Rp 9.385.359,11. Rekomendasi lain yakni meminta Bupati Sikka menginstruksikan Kepala OPD untuk memerinahkan Bendahara Gaji menagihkan kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp 167.610.200 kepada pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan, sertamenyetorkan ke kas daerah.
Terkait dugaan kasus tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang menjadi perhatian publik karena ada dugaan persekongkolan, Gorgonius Nago Bapa mengatakan persoalan itu tidak masuk dalam LHP.
“Setelah saya lihat, baca dengan cermat pada LHP, tidak ada temuan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi,” jawab Ketua Partai Golkar Kabupaten Sikka itu.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini