Proyek Pokir Sampan Kayu Diketahui Bermasalah

0
139
Proyek Pokir Sampan Kayu Diketahui Bermasalah
Ilustrasi
Maumere-SuaraSikka.com: Pengadaan sampan kayu untuk masyarakat nelayan di Kabupaten Sikka, diketahui bermasalah. Proyek ini ditengarai berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sikka pada tahun 2018.
Masalah ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Sikka TA 2018. Kerugiannya tidak seberapa, namun proyek ini akhirnya terkesan tidak memenuhi azas pemanfaatan.
Proyek pokir ini bernilai Rp 142.026.500, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV S. Sesuai kontrak, dikerjakan selama 45 hari, dimulai pada 7 November 2018 dan berakhir 21 Desember 2018. Sejak memulai pekerjaan, penyedia jasa menyatakan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan ketentuan kontrak.
Sampan kayu itu dengan panjang 5 meter, dan harus diadakan sebanyak 49 unit, dengan harga satuan Rp 2.898.500. Sampai dengan jatuh tempo, ternyata kontraktor pelaksana hanya sanggup menyiapkan 43 unit. Itu pun tidak ada dokumen terkait serah terima pertama pekerjaan karena pekerjaan belum mencapai 100 persen.
Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2018, pencapaian prestasi pekerjaan adalah sebesar 87,76 persen. Hasil konfirmasi BPK RI kepada pejabat pembuat komitmen (PPK)), diketahui 6 sampan kayu hanyut karena badai. PPK menerima infomasi terebut secara lisan dari kontraktor pelaksana, namun tidak terdapat dokumen pendukung yang menyatakan 6 buah sampan hanyut di laut.
Sementara itu diketahui dari 43 sampan kayu, hanya terdapat 26 sampan kayu yang memiliki berita acara serah terima. Dari hasil wawancara BPK RI dengan PPK pada 18 Maret 2019, diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan baru mendapatkan 26 dari 43 nama penerima bantuan. Nama-nama penerima bantuan baru ditentukan setelah 15 hari kemudian.
Akibatnya 17 sampan kayu masih berada di tempat penyedia jasa, dan mengalami kerusakan arena faktor lingkungan dan cuaca. Sehingga pada saat diserahkan, 17 penerima bantuan menolak menandatangani berita acara serah terima karena sampan kayu tersebut dalam keadaan rusak.
Dalam keterangannya kepada BPK RI, PPK menjelaskan pihaknya tidak mencairkan pembayaran 6 unit sampan kayu yang dikabarkan hanyut di laut. Sementara itu 17 unit sampan kayu yang mengalami kerusakan, telah diperbaiki oleh rekanan dan telah diserahkan kepada nelayan, dengan dilengkapi berita acara serah terima.
BPK RI merekomendasi bahwa berdasarkan SPMK pada bagian sanksi, menyatakan bahwa sanksi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa dikenakan dendan keterlambatan 1/1000 dari nilai SPK, atau bagian tertentu dari nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.
Namun dalam pemeriksaan lebih lanjut atas penyelesaian pekerjaan pada akhir masa kontrak, diketahui terdapat surat pemutusan kontrak tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani PPK. Surat tersebut baru diserahkan kepada Tim BPK pada tanggal 11 Maret 2019.
Pemutusan kontrak dilakukan karena penyedia tidak dapat mengganti 6 sampan kayu yang hanyut di laut karena biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk pembuatan dan pendistribusian dari Pulau Sulawesi.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini